BKSAP DPR Dorong Negara Asia Tagih Janji Pembiayaan Iklim Negara Maju
SinPo.id - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mendorong parlemen negara-negara Asia untuk menagih janji pembiayaan iklim yang sudah disepakati oleh negara maju, namun belum terwujud sepenuhnya.
Padahal, negara berkembang dan tertinggal saat ini menjadi pihak yang paling terdampak perubahan iklim baik dari sisi kapasitas pembangunan hingga situasi bencana.
“Sehingga, pendekatan prinsip common but differentiated responsibilities with respective capabilities dalam implementasi Paris Agreement itu perlu ditunjukkan dengan kepemimpinan dan komitmen pembiayaan iklim dari negara maju. Dan ini adalah sebuah keharusan,” kata Mardani, dalam keterangan persnya, Jumat 13 Desember 2024.
Ia menegaskan, salah satu upaya yang dilakukan adalah adalah dengan mengusulkan penegasan komitmen pembiayaan iklim dari negara maju untuk negara berkembang dan tertinggal yang kembali dijanjikan meningkat hingga USD300 miliar pertahun dari sebelumnya USD100 miliar per tahun pada 2035.
Terlebih hasil keluaran COP ke-29 di Baku Azerbaijan yakni Baku Climate Unity Pact perlu disambut oleh APA dan menjadi bagian resolusi isu lingkungan (Resolution on Environmental Issues).
“Dokumen kesepakatan Konferensi Negara Pihak UNFCCC ke-29 perlu dipahami oleh parlemen negara-negara Asia yang bergabung di APA. Sehingga kita dapat persisten dan berkelanjutan mendesak peran terdepan negara maju dalam menangani dampak perubahan iklim,” usulnya.
Selain itu, kata Mardani, dalam resolusi isu lingkungan terdapat banyak hal yang memerlukan peran terdepan dan kepemimpinan dari negara maju. Bahkan semua hal tersebut telah termaktub dalam Perjanjian Paris.
“Sebagai contoh adalah terkait gaya hidup berkelanjutan dan pola berkelanjutan dari konsumsi dan produksi yang menurut Perjanjian Paris pelaksanaannya perlu mendapatkan contoh dari negara maju,” tuturnya.
