Gangguan KJP Plus, DPRD: Warga Pertanyakan Komitmen Pelayanan Bank DKI
SinPo.id - Kendala teknis yang dialami penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kembali memunculkan sorotan tajam terhadap kinerja Bank DKI.
Sejumlah laporan menunjukkan para siswa tidak dapat menggunakan dana bantuan pendidikan tersebut untuk membeli kebutuhan pokok mereka. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina, menyuarakan keluhan dari para orang tua dan pelajar yang merasa dirugikan akibat layanan Bank DKI yang dinilai tidak maksimal.
“Kalau sudah begini, lagi-lagi nasabah atau penggunanya yang dirugikan dan kehidupannya menjadi terganggu,” ujar Elva dalam keterangannya, Rabu, 16 April 2025.
Elva menekankan, layanan keuangan yang terkait dengan bantuan sosial seperti KJP Plus seharusnya menjadi prioritas untuk dijamin kelancarannya. Pasalnya, bantuan tersebut menyangkut kebutuhan dasar warga, terutama pendidikan.
“Ini bukan sekadar transaksi biasa. Ini menyangkut masa depan anak-anak Jakarta,” tutur dia.
Adapun dana KJP Plus Tahap I Tahun 2025 yang mulai dicairkan sejak 8 April 2025, ditujukan kepada lebih dari 700 ribu siswa dari tingkat SD hingga PKBM. Namun, alih-alih membantu, sistem yang tidak berjalan dengan baik justru menambah beban masyarakat.
“Kami ingin Bank DKI untuk menjawab keresahan ini supaya masyarakat bisa kembali percaya bahwa uangnya aman disimpan di sana,” kata Elva.
Lebih lanjut, dia pun mendesak manajemen Bank DKI dan Pemprov DKI Jakarta untuk segera mengevaluasi sistem dan memastikan kejadian serupa tak berulang.
"Pelayanan publik tidak bisa dikelola dengan cara coba-coba, apalagi jika menyangkut kebutuhan mendasar warga," tandasnya.
