BKSAP DPR Tekankan Pentingnya Asia untuk Fokus pada Pengembangan Energi Hijau

Laporan: Galuh Ratnatika
Selasa, 10 Desember 2024 | 10:51 WIB
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera. (SinPo.id/Dok. DPR RI)
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera. (SinPo.id/Dok. DPR RI)

SinPo.id - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menekankan pentingnya Asia untuk untuk fokus pada peningkatan keahlian dalam pengembangan energi hijau. Agar Asia dapat menjadi pasar tenaga kerja terdepan yang siap diserap oleh industri energi terbarukan. 

Hal itu ia sampaikan dalam di sela-sela pertemuan Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development, di Manama, Bahrain pada Senin, 9 Desember 2024.

“Penyiapan pasar tenaga kerja untuk energi terbarukan dengan meningkatkan kepakaran hingga keterampilan para tenaga teknis, ahli hingga peneliti dalam industri energi terbarukan dapat menjadi penopang upaya negara-negara di Asia yang berjibaku mengurangi tingkat pengangguran,” kata Mardani, dalam keterangan persnya, Selasa 10 Desember 2024.

Selain itu, ia juga menyerukan perlunya pengurangan energi fosil dengan memaksimalnya energi terbarukan hingga penegasan pentingnya negara-negara di Asia menciptakan nilai tambah bagi mineral kritis untuk transisi energi. 

“Parlemen Asia dalam mendorong kebijakan energi dan lingkungan perlu pula mengintegrasikan prinsip 10 Deklarasi Rio atau Demokrasi Lingkungan dalam proses pembuatan UU dan kebijakan,” tuturnya.

Oleh karena itu, DPR mendorong Parlemen Asia menagih janji komitmen negara-negara maju dalam pembiayaan iklim sekaligus menggali pola inovasi pembiayaan iklim, untuk menopang pendanaan.

Sementara salah satu yang perlu menjadi catatan adalah perlunya upaya reformasi kebijakan fiskal dan finansial global. Sehingga Mardani menyambut baik kesepakatan di level PBB yang mendorong penyusunan UN Framework Convention on International Tax Cooperation dan kedua protokolnya. 

“Proses negosiasi antarpemerintah untuk penyusunan konvensi tersebut akan segera dimulai. Oleh karenanya negara-negara di Asia perlu saling berkoordinasi untuk menyamakan pandangan agar terwujud konvensi yang inklusif, seimbang, dan mewakili aspirasi seluruh negara baik maju, berkembang, dan yang tertinggal,” jelasnya.