OJK Catat Aset Lembaga Keuangan Mikro Tembus Rp1,64 Triliun
SinPo.id - Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mencatat, aset yang terkumpul dari 253 Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), tembus mencapai Rp1,64 triliun.
"Saat ini data menunjukkan, ada 253 LKM di seluruh Indonesia, 174 konvensional, sisanya 79 syariah. Dan hadir selalu bersama masyarakat menjaga ekonomi masyarakat terutama di pedesaan. Kami mencatat asetnya di data terakhir menunjukkan bertumbuh 9,73 persen menjadi Rp 1,64 triliun," ujar Agusman dalam Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan LKM 2024-2028 di kawasan Jakarta Selatan, Senin, 25 November 2024.
Karena itu, menurut Agusman, LKM memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan. Disisi lain, pelaku industri LKM menghadapi berbagai tantangan, baik keterbatasan dana, tata kelola kurang baik, dan kurangnya keterampilan serta kapasitas sumber daya manusia (SDM).
"Tata kelola harus kita rapikan kita kuatkan, keterampilan SDM, kemudian kapasitas SDM, demikian juga tentu bagaimana pendanaan harus kita buat secara lebih baik," ujarnya.
Untuk itu, OJK meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan LKM sebagai panduan mengenai visi dan arah pengembangan dalam lima tahun ke depan.
Ia menguraikan, strategi kunci yang menjadi prioritas dari roadmap, yaitu penguatan tata kelola, manajemen risiko dan SDM, penguatan pengaturan, pengawasan, perizinan, penguatan pemberdayaan, edukasi, literasi konsumen dan masyarakat, pengembangan elemen ekosistem, pengembangan infrastruktur data dan sistem informasi.
Srategi tersebut, lanjut Agusman, akan dilakukan dalam beberapa fase utama, mencakup penguatan fondasi dan konsolidasi, kemudian menciptakan momentum, dan penyesuaian dan pertumbuhan.
Agusman berharap, roadmap tersebut dapat membuat LKM bertumbuh secara positif. "Keberlangsungan LKM akan dapat meningkatkan jangkauan layanan LKM dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum," tuturnya.
Di sisi lain, Agusman juga mengingatkan LKM untuk mengutamakan perlindungan terhadap konsumen. Karena, jangan sampai hanya berfokus pada keberlanjutan lembaga sendiri, tetapi juga menjamin keamanan dan kepercayaan masyarakat.
Di negara maju saja, kata Agusman, perlindungan konsumen telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan yang berkelanjutan.
"Di negara yang sangat maju, sistem keuangannya akhir-akhir ini dimanapun di seluruh dunia, pada akhirnya perlindungan konsumen harus kita perhatikan. Tidak ada gunanya prudensial yang baik kalau kita gagal melindungi konsumen," tukasnya.
