Pimpinan DPR Nilai Rekrutmen Dokter Harus Jadi Prioritas Selain Alkes dan Obat

Laporan: Juven Martua Sitompul
Selasa, 02 Juli 2024 | 19:50 WIB
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. (SinPo.id/Dok. Pribadi)
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. (SinPo.id/Dok. Pribadi)

SinPo.id - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai optimalisasi rekrutmen dokter seharusnya menjadi prioritas pemerintah sekarang. Keberadaan dokter disebut jadi hal penting di samping menurunkan harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan.

Ini disampaikan Cak Imin merespons permintaan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar harga alkes dan obat-obatan di Tanah Air dapat diturunkan agar setara dengan negara-negara lain.

"Dokter di negeri kita ini masih kurang banyak. Saya kira kalau alkes dan dan obat-obatan ada tapi dokter-nya sedikit, ya tetap susah juga kita. Mereka-mereka itu yang tahu dosis tepat di bidang kesehatan," kata Cak Imin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024.

Dia mengaku tak mempersoalkan jika pemerintah berupaya menyetarakan harga alkes. Namun, untuk obat-obatan sedianya setiap warga negara Indonesia dapat memperolehnya secara gratis.

"Oh ya bagus (penyetaraan harga alkes dan obat-obatan), tapi kalau obat-obatan seharusnya gratis, dong. Itu kewajiban negara menjamin kesehatan warganya, loh," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar rapat internal dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Presiden, Jakarta. Budi mengatakan Presiden Jokowi meminta jajaran anggota kabinet memastikan harga alkes dan obat-obatan di Tanah Air dapat ditekan agar setara dengan negara tetangga.

"Beliau minta harga alkes dan obat itu sama dong dengan negara-negara tetangga. Kan kita harga alkes dan obat mahal," kata Menkes Budi beberapa waktu lalu.

Budi menyampaikan Presiden juga berpesan agar industri alat kesehatan dan obat-obatan dalam negeri dapat dibangun agar lebih tangguh. Terutama, jika terjadi pandemi kembali di masa-masa mendatang.

Dalam rapat tersebut, kata Budi, turut dibahas mengenai pajak industri kesehatan. Menurutnya, pemerintah tengah berupaya agar pajak industri kesehatan bisa lebih efisien dan sederhana tanpa mengganggu pendapatan pemerintah.

Rapat juga membahas koordinasi antara kementerian teknis dalam mendesain ekosistem manakala ada industri yang tengah didorong.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI