IPR: Mekanisme Pembuatan UU di DPR Bukan Ditentukan 1-2 Orang
Senin, 31 Maret 2025 | 23:15 WIB
SinPo.id - Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menganggap, terlalu berlebihan bila menyebutkan pembuatan dan pembahasan rancangan Undang-undang (RUU) di DPR dikendalikan oleh satu atau dua orang saja.
DPR dan Pemerintah Menyetujui 3 RUU Menjadi UU pada Masa Sidang 2024-2025
Selasa, 25 Maret 2025 | 16:10 WIB
SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan Legislatif bersama pemerintah telah menyetujui tiga rancangan undang-undang untuk disahkan menjadi undang-undang pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025.
DPR: RUU P2MI Cegah PMI jadi Korban TPPO dan Perbudakan Modern
Sabtu, 22 Maret 2025 | 20:39 WIB
SinPo.id - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Evita Nursanty menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yang sudah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR sangat diperlukan untuk menangani permasalahan pekerja migran.
Anggota DPR Minta Ada Klasifikasi yang Jelas dalam RUU Perkoperasian
Jumat, 21 Maret 2025 | 11:37 WIB
SinPo.id - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Habib Syarif Muhammad meminta adanya klasifikasi jika sanksi pidana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian benar-benar diterapkan dalam pengelolaan koperasi.
Rapat Paripurna Menyetujui RUU PPMI jadi Usul DPR
Kamis, 20 Maret 2025 | 13:13 WIB
SinPo.id - Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menjadi usulan DPR RI.
Anggota DPR: RUU PPMI Harus Beri Kepastian Hukum dan Cegah PMI Ilegal
Selasa, 18 Maret 2025 | 13:02 WIB
SinPo.id - Anggota Badan Legislasi DPR RI I dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Nyoman Parta menekankan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) harus memberi kepastian hukum dan mencegah pek
Pimpinan MPR: RUU TNI Harus Kedepankan Supremasi Sipil
Selasa, 18 Maret 2025 | 12:32 WIB
SinPo.id - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menekankan jika Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNl) harus tetap mengedepankan supremasi sipil.
Baleg Menyetujui Hasil Penyusunan RUU PPMI Dibahas Lebih Lanjut
Selasa, 18 Maret 2025 | 10:46 WIB
SinPo.id - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui hasil penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI) untuk dibahas pada tahap selanjutnya.
Panja Lanjutkan Pembahasan RUU TNI di Parlemen Hari Ini
Senin, 17 Maret 2025 | 09:13 WIB
SinPo.id - Panitia kerja (Panja) Komisi I DPR RI bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI). Pembahasan perubahan payung hukum Militer Indonesia itu digelar di Parlemen.
Kapuspen Sebut Revisi UU TNI Kebutuhan Strategis: Agar Tugas dan Peran TNI Lebih Terstruktur
Minggu, 16 Maret 2025 | 14:17 WIB
SinPo.id - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Hariyanto menjelaskan Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang tengah menjadi sorotan masyarakat.
PERISTIWA 2 days ago
PERISTIWA 1 day ago
PERISTIWA 9 hours ago
POLITIK 17 hours ago
GALERI 2 days ago
PERISTIWA 2 days ago
PERISTIWA 1 day ago
PERISTIWA 11 hours ago