Revisi UU TNI: Prajurit Hanya Bisa Duduki Jabatan di 14 Kementerian/Lembaga
Senin, 24 Maret 2025 | 05:33 WIB
SinPo.id - Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang telah disahkan DPR baru-baru ini memuat beberapa perubahan signifikan, salah satunya terkait Pasal 47 yang mengatur jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif. Dalam revisi tersebut, terdapat penambahan empat keme
Legislator NasDem Tegaskan UU TNI Tak Boleh Langgar Hak Sipil
Kamis, 20 Maret 2025 | 18:58 WIB
SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta perluasan wewenang TNI yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang saat ini sudah jadi UU diawasi dengan ketat. Pengawasan penting agar tidak melanggar hak-hak masyarakat sipil.
Fraksi Gerindra DPR: Revisi UU TNI Sejalan dengan Supremasi Sipil
Kamis, 20 Maret 2025 | 15:44 WIB
SinPo.id - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap sejalan dengan prinsip supremasi sipil. Perubahan payung hukum Militer Indonesia mengedepankan semangat reformasi.
Rapat Paripurna DPR RI Sahkan RUU TNI Jadi Undang-undang
Kamis, 20 Maret 2025 | 10:46 WIB
SinPo.id - Rapat Paripurna DPR RI resmi Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi UU. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan II Tahun sidang 2024-2025 pada Kamis, 20 M
F-Gerindra DPR: Revisi UU TNI Tetap Berlandaskan Semangat Reformasi
Kamis, 20 Maret 2025 | 10:44 WIB
SinPo.id - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tetap berlandaskan pada prinsip supremasi sipil dan semangat reformasi.
NasDem Beri Lima Catatan Penting Usai Menyetujui RUU TNI Dibawa ke Paripurna
Rabu, 19 Maret 2025 | 10:08 WIB
SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI Andina Thresia Narang menyampaikan Fraksi Partai NasDem menyetujui Revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) dibawa ke Rapat Paripurna. Ada lima catatan penting dari Fraksi NasDem DPR dalam menyetujui perubahan payung hukum Militer Tanah Air tersebut.
Faizal Assegaf Tegaskan Penggunaan Supremasi Sipil Tak Ada dalam Konstitusi
Rabu, 19 Maret 2025 | 07:28 WIB
SinPo.id - Aktivis 1998 sekaligus Ketua Umum Partai Negoro Faizal Assegaf mengajak masyarakat untuk mengevaluasi dikotomi penggunaan antara supremasi sipil dan militer. Sebab, dalam konstitusi Indonesia, tidak ada kedua istilah tersebut.
Komisi I DPR dan Menkum, Wamenhan, Wasesneg dan Wamenkeu Setujui RUU TNI
Selasa, 18 Maret 2025 | 17:50 WIB
SinPo.id - Komisi I DPR menggelar rapat kerja tingkat I persetujuan Revisi UU TNI dengan Menteri Hukum Supratman Andi Atas dan Wamenhan Donny Ermawan, Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, Wamenkeu Thomas Djiwandono di Ruang Komisi I, Kompleks Parlemen, DPR, Senayan, Selasa (18 Maret 2025). Kom
Audiensi dengan Masyarakat Sipil, Dasco: Insya Allah Ada Titik Temu Pembahasan RUU TNI
Selasa, 18 Maret 2025 | 14:06 WIB
SinPo.id - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama dengan Komisi I DPR RI mengadakan audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk mendengarkan masukan terkait dengan revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam audiensi tersebut pihaknya memberikan penjelasan t
Puan: Kehadiran PDIP di RUU TNI untuk Meluruskan yang Tak Sesuai
Selasa, 18 Maret 2025 | 11:36 WIB
SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut alasan fraksinya PDI Perjuangan (PDIP) terlibat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNl) untuk memastikan pembahasan revisi tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya.
