Kamis, 17 Agustus 2023 | 06:34 WIB

SinPo.id -  DPD Partai GOLKAR Papua Barat patuh terhadap keputusan DPP Partai Golkar yang mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres pada Pilpres 2024. “GOLKAR Papua Barat patuh dengan keputusan DPP, kami (GOLKAR) Papua Barat siap mengamankan dan melaksanakan putusan DPP mendukung Pak P

Senin, 20 Maret 2023 | 23:11 WIB

SinPo.id -  Komisi II DPR meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera menerbitkan peraturan yang ditujukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan DPRP Provinsi Papua Barat sebagai implikasi dari pemekaran empat daerah otonomi baru (DOB) provinsi di Tanah Papua. Ketua

Sabtu, 11 Maret 2023 | 20:16 WIB

SinPo.id - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto selalu menekankan kepada seluruh kader Gerindra di Indonesia agar memperhatikan pendidikan dan kesehatan anak-anak Indonesia terlebih yang ada di Papua. Tujuannya agar Indonesia siap menghadapi bonus demografi.

Senin, 26 September 2022 | 20:34 WIB

SinPo.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua dan Koalisi Rakyat Papua meminta agar kasus mutilasi di Mimika dan penyiksaan di Mappi, Papua yang melibatkan TNI segera diproses.

Senin, 26 September 2022 | 20:13 WIB

SinPo.id -Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima audiensi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua dan koalisi rakyat Papua di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin, 26 September 2022. Dalam audiensi itu, perwakilan DPR Papua dan Koalisi Rakyat Papua menyampaikan aspirasi soal perli

Selasa, 28 Juni 2022 | 17:47 WIB

SinPo.id -   Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembentukan  Daerah Otonomi Baru atau DOB di Papua sebagai langkah membantu kawasan tersebut membangun secara nyata. Hal itu disampaikan  Sri Mulyani usai pertemuan dengan dewan perwakilan rakyat di Senayan, Selasa, (28/6/) &nb

Kamis, 23 Juni 2022 | 15:52 WIB

SinPo.id -  Komisi II DPR RI sudah membentuk tiga Panitia Kerja (Panja) yang bertugas menyelesaikan pemekaran tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Panja bertugas mematangkan aturan khusus, provinsi baru meliputi Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Kamis, 10 Maret 2022 | 16:33 WIB

SinPo.id -  Setelah pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2002 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, kondisi sosial dan politik di Tanah Papua cenderung mengalami peningkatan eskalasi yang cukup signifikan. Selain isu tentang Otonomi Khusus Jil