Pembentukan DOB Papua, Menkeu : Untuk Langkah Pembangunan Nyata

SinPo.id -   Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembentukan  Daerah Otonomi Baru atau DOB di Papua sebagai langkah membantu kawasan tersebut membangun secara nyata. Hal itu disampaikan  Sri Mulyani usai pertemuan dengan dewan perwakilan rakyat di Senayan, Selasa, (28/6/)  siang tadi.

“Menurut saya langkah harapan tinggi Papua untuk bisa melakukan pembangunan nyata dengan pemekaran provinsi tersebut ,” kata Sri Mulyani.

Menurut  Sri, pemerintah telah menghimpun sisi anggaran dalam rangka pemekaran untuk provinsi baru, termasuk mekanisme transfer keuangn dana desa. Sedangkan kebutuhan vertikal direncanakan bersama antar lembaga. “Itu tentang pembangunan lembaga pemerintah sebagai angaran tambahan,” kata Sri Mulyani menjelaskan.

Sri Mulyani menjelaskan DOP sebagai upaya mencapai kemajuan yang nyata dari berbagai Kabupaten dan kota di Papua agar agar lebih mandiri. “Sedangkan dana yang dibutuhkan dihitung berdasarkan data kementerian dalam negeri,” katanya.

Sebelumnya Komisi II DPR RI sudah membentuk tiga Panitia Kerja (Panja) yang bertugas menyelesaikan pemekaran tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Panja bertugas mematangkan aturan khusus, provinsi baru meliputi Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Komisi II DPR mengundang delegasi masyarakat Papua yang diwakili Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua (MRP), pada, Rabu (22/6)

"Rapat ini untuk mendengarkan aspirasi terkait RUU tentang Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Komisi II telah membentuk tiga Panja, Panja Papua Tengah, Panja Papua Selatan, dan Panja Papua Pegunungan. Dalam membentuk UU salah satunya harus dengan menyerap aspirasi," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Menurut Doli II perlu mendengar langsung aspirasi rakyat Papua soal pemekaran tiga provinsi baru.