DPR Apresiasi Pemerintah Isi Kekosongan Dubes di Sejumlah Negara
SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mengapresiasi respons cepat pemerintah dalam mengisi sembilan posisi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI di sejumlah negara dan organisasi internasional strategis.
"Dalam waktu kurang dari 8 bulan pasca berakhirnya masa tugas dubes sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan calon terbaik. Langkah luar biasa ini patut diapresiasi," kata Oleh, dalam keterangan persnya, Minggu, 6 Juli 2025.
Ia pun menegaskan kualitas asesmen dalam proses uji kelayakan yang berlangsung dalam dua sesi ketat guna mengevaluasi calon untuk penempatan di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Belanda, Singapura, Vietnam, Slowakia, serta perwakilan di PBB, tetap terjamin.
"Calon telah melalui empat tahap seleksi Kementerian Luar Negeri, termasuk uji rekam jejak dan wawasan kebijakan luar negeri. Materi yang disajikan hari ini adalah ringkasan program inti yang komprehensif," jelasnya.
Adapun apresiasi Komisi I didasari tiga faktor utama. Pertama, kecepatan pengisian vakum diplomasi di negara penting seperti AS dan Jerman yang kosong sejak November 2024.
"Kekosongan ini berpotensi mengganggu kerja sama strategis, khususnya di sektor perdagangan bernilai triliunan rupiah. Pengisian segera ini memungkinkan Indonesia untuk segera mengejar ketertinggalan, terutama dalam negosiasi Critical Minerals Agreement dengan AS," ungkapnya.
Kedua, efisiensi proses seleksi yang mampu mengevaluasi sembilan calon dalam satu hari tanpa mengorbankan kedalaman asesmen. Menurutnya, ini mencerminkan koordinasi solid antara eksekutif dan legislatif.
Ketiga, strategi merangkap jabatan yang cerdas, seperti Dubes Jepang yang juga meliputi Federasi Mikronesia, sebagai langkah efisien untuk penghematan anggaran dan optimalisasi SDM di tengah keterbatasan.
"Contoh nyata di AS, kekosongan delapan bulan berisiko memicu ketertinggalan negosiasi. Kini kita bisa mempercepatnya," tuturnya.
Dengan demikian, Oleh berharap, setelah fit and proper test, pengesahan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat terlaksana paling lambat akhir Juli 2025, diikuti penyerahan credentials ke negara tujuan pada Agustus 2025.
