Teman Kuliah: Hasto Pernah Menolak Jadi Mensesneg Hingga Menkominfo
SinPo.id - Dosen Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat menyebut Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sempat dua kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun, tawaran itu ditolak.
Hal itu disampaikan Cecep saat bersaksi di persidangan kasus dugaan suap pengurusan pergantian antara waktu (PAW) DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan Harun Masiku.
Awalnya, kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy mempertanyakan soal cerita dari kliennya mengenai ditawari jabatan tinggi di pemerintahan. Diketahui, Cecep dekat dengan Hasto ketika mengeyam pendidikan S3 di Universitas Pertahanan (Unhan).
"Saudara saksi, pernah ngga saudara Hasto menyampaikan ingin menjadi menteri atau ingin menjadi pejabat atau tidak dan alasannya kenapa tidak mau menjadi pejabat negara?" tanya Ronny dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat, 20 Juni 2025.
Merespon pertanyaan tersebut, Cecep mengaku sempat mengetahui Hasto Kristiyanto ditawari dua kali untuk menempati jabatan sebagai menteri di pemerinatahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, seluruh tawaran itu ditolak.
"Sependek ingatan saya dan juga bisa lihat di media, itu di 2014 Pak Hasto ditawari Mensesneg dan 2019 ditawari Menkominfo tapi tidak diterima," ucapnya.
Alasan Hasto menolak tawaran itu karena lebih memilih sebagai pengurus partai. Sebab, kehormatannya setingkat dengan pejabat negara.
Selain itu, partai juga berperan penting untuk melahirkan kepala daerah maupun pejabat negara yang hebat.
"Pak Hasto lebih memilih untuk mengurus partai. jadi kalau pandangan saya ya, menurut hemat saya menjadi pengurus partai itu sama terhormatnya jadi pejabat negara, jadi menteri, kepala daerah, wakil kepala daerah dst. itu sama hormatnya dalam pandangan beliau," ucapnya.
"Yang kedua justru paling butuh partai yang baik, kelembagaan yang baik agar bisa melahirkan kepala daerah, wakil kepala daerah, menteri dan seterusnya," sambung Cecep.
