Hindari Eskalasi Konflik Timur Tengah, Legislator: Indonesia Perlu Desak PBB Sanksi Israel
SinPo.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah Indonesia untuk mendesak PBB agar memberikan sanksi terhadap Israel, guna menghindari eskalasi konflik yang lebih luas di Timur Tengah.
Pasalnya, Israel telah berulang kali melakukan serangan terbuka atau agresi kepada banyak negara. Setidaknya terhitung enam negara yang menjadi target serangan Israel, yakni Palestina, Lebanon, Iran, Yaman, Suriah dan Irak.
"Jika di akumulasi, telah ribuan kali Israel melakukan serangan di enam negara tersebut, dan tidak mendapat sanksi apapun dari PBB. Terbaru Israel menyerang fasilitas nuklir Iran," kata Said, dalam keterangan persnya, Jumat, 13 Juni 2025.
"Tindakan Israel yang melakukan serangan sepihak ini jelas bertentangan dengan pasal 4 paragraf 2 Piagam PBB, dan Iran merupakan negara berdaulat dan memiliki hak hukum internasional," imbuhnya.
Sehingga, Indonesia harus mendesak Sekjen PBB untuk menggunakan artikel 99 dari Piagam PBB, di mana Sekjen PBB diberikan kewenangan untuk menyampaikan peringatan terhadap ancaman perdamaian dan keamanan dunia kepada Dewan Keamanan PBB.
"Dengan demikian Sekjen PBB dapat mengusahakan pertemuan Dewan Keamanan PBB atas inisiatifnya agar Dewan Keamanan PBB mengambil langkah kongkrit untuk resolusi konflik di Timur Tengah," ungkapnya.
Kedua, kata Said, pemerintah perlu mengingatkan pemilik hak veto atas penggunaan hak veto pada Dewan Keamanan PBB lebih selektif, dan tidak bertentangan dengan semangat berdirinya PBB, yakni untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
"Ketiga, bersama sama dengan negara-negara konferensi Islam dan ASEAN untuk mendesak dikeluarkannya Israel dari keanggotaan PBB melalui Sidang Majelis Umum," tuturnya.
Keempat, mengajak negara-negara konferensi Islam dan ASEAN untuk memberikan sanksi ekonomi secara langsung kepada Israel, dan memutuskan hubungan diplomatik, serta perdagangan dengan Israel sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, dan kedaulatan.
Terakhir, Said meminta pemerintah mengajukan peta jalan damai, khususnya di Timur Tengah kepada Majelis Umum, Dewan Keamanan dan Sekjen PBB sebagai proposal perdamaian di Timur Tengah.
