Pemprov DKI Tegaskan Tidak Ada Program BPJS Hewan di Jakarta
SinPo.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI meluruskan informasi yang beredar ihwal adanya program BPJS untuk hewan di Jakarta.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok memastikan, tidak ada rencana membentuk sistem asuransi sosial seperti BPJS bagi hewan, melainkan hanya wacana subsidi biaya pelayanan kesehatan hewan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami tegaskan, tidak ada istilah BPJS Hewan. Yang direncanakan adalah bentuk subsidi kesehatan bagi pemilik hewan yang kesulitan secara ekonomi,” kata Hasudungan di Jakarta, Jumat, 13 Juni 2025.
Hasudungan menjelaskan, sistem jaminan kesehatan seperti BPJS pada manusia memerlukan struktur kelembagaan dan fasilitas yang jauh lebih kompleks, yang belum tersedia secara memadai di sektor kesehatan hewan.
“Kalau untuk manusia, ada sistem dan badan pengelola yang jelas. Tapi untuk hewan, kita masih dalam tahap penguatan sarana dasar seperti puskeswan,” tuturnya.
Dia juga menyebutkan, DKI Jakarta saat ini hanya memiliki dua Pusat Kesehatan Hewan (puskeswan), yakni di Ragunan dan Pondok Ranggon. Dia menyampaikan, pemprov tengah menyusun rencana penambahan Puskeswan agar layanan lebih merata, dengan target 10 unit pada tahun 2026.
Adapun wacana subsidi ini muncul dari kebutuhan lapangan, di mana biaya pengobatan, terutama tindakan sterilisasi, sering kali tidak terjangkau bagi sebagian warga.
“Banyak pemilik hewan, terutama dari kalangan ekonomi lemah, kesulitan membiayai pengobatan atau steril. Karena itu, kami ingin membantu mereka menjaga kesehatan hewan peliharaannya,” kata Hasudungan.
Saat ini, lanjut dia, skema subsidi serta pembangunan Puskeswan tambahan masih dalam tahap kajian dan belum menjadi program resmi.
"Pemprov menekankan bahwa penguatan fasilitas dasar menjadi prioritas sebelum skema bantuan diluncurkan," tandasnya.
