Dukung Wacana Program BPJS Hewan Peliharaan, Legislator DKI: Ini Ide Bagus
SinPo.id - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, mendukung penuh wacana pengembangan program BPJS Hewan yang sedang digodok oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP). Karena, program ini akan memberikan bantuan pembiayaan bagi pemilik hewan yang kurang mampu.
"Ini ide bagus. Tidak semua pemilik hewan itu berlatar belakang dari kalangan mampu. Kadang yang mereka rescue itu kucing liar dan anjing liar, biasanya mereka juga akan merawatnya. Mereka adalah garda terdepan dalam bantuan pada hewan domestik. Nah dengan program BPJS Hewan, harapannya agar mereka bisa lebih ringan dalam membiayai perawatannya," kata Kenneth usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Ragunan, Jakarta Selatan, ditulis Kamis, 5 Juni 2025.
Menurut Kepala BAGUNA DPD PDI Perjuangan Jakarta itu, layanan BPJS Hewan nantinya akan terintegrasi dengan sistem identifikasi hewan melalui microchip. Sehingga data hewan peliharaan bisa tercatat secara sistematis.
"Kepemilikan hewan juga bisa di upgrade ke sistem microchip, tidak konvensional seperti buku dan sertifikat," ujarnya.
Namun, program ini direncanakan hanya berlaku untuk masyarakat yang ber-KTP Jakarta dan tidak memiliki tunggakan pajak atau kewajiban administrasi lainnya saat dilakukan verifikasi. Rencananya, Program ini akan mulai dilakukan studi kelayakan pada 2025, dengan target realisasi pada 2026.
Kent berharap besar agar Puskeswan Ragunan dapat menjadi barometer pelayanan kesehatan hewan di Indonesia, bahkan dunia.
"Saya ingin Puskeswan ini menjadi contoh nasional dan internasional. Ini tantangan buat Dr. Hasudungan untuk mewujudkan rumah sakit hewan yang berstandar internasional," ujarnya.
Adapun dalam Sidak, Kent mengapresiasi perubahan positif yang terjadi di fasilitas pelayanan Puskewan. Karena pada sidak sebelumnya, Kenneth menemukan beberapa permasalahan yang harus dievaluasi pihak Puskeswan.
"Dulu kucing-kucing di sini masih dikasih makan nasi, padahal idealnya kucing tidak bisa mencerna karbohidrat dan akan bisa mengakibatkan diare bagi kucing tersebut. Sekarang mereka sudah diberikan cat food dan wet food sehingga terlihat lebih sehat, gemuk dan terawat baik," kata Kent.
Kent juga memberikan apresiasi terhadap Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Hasudungan Sidabalok, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Puskeswan. Menurutnya, perubahan struktur organisasi turut berkontribusi pada peningkatan kinerja layanan.
"Dulu etos kerja masih rendah, laporan rescue dari masyarakat masih kosong, semua masih di kerjakan serba manual. Tapi sekarang sistemnya sudah digital dan berbasis CRM. Ini bentuk peningkatan yang luar biasa," kata Kent.
Sementara itu, Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok menyampaikan, program inovatif untuk hewan peliharaan berupa pemasangan microchip, dan integrasi layanan kesehatan ala BPJS khusus hewan akan dimulai dengan studi kelayakan pada tahun 2025, sebelum uji coba pada 2026.
"Semua hewan peliharaan seperti kucing dan anjing akan dipasangi microchip. Tujuannya untuk memudahkan identifikasi pemilik, jenis hewan, data vaksinasi rabies, serta status sterilisasinya. Microchip ini akan menjadi semacam KTP untuk hewan,” kata Hasudungan.
Program ini juga dirancang untuk disinkronkan dengan layanan BPJS khusus hewan. Namun, Hasudungan menegaskan bahwa layanan BPJS ini hanya akan diberikan kepada hewan yang telah dipasangi microchip.
"Konsep kami adalah BPJS hewan. Jadi, hewan yang ingin menerima layanan harus memiliki microchip terlebih dahulu agar terdata dengan baik,” jelasnya.
Pemerintah juga mempertimbangkan pemberian insentif bagi pemilik hewan dari kalangan masyarakat Jakarta yang kurang mampu, dengan mekanisme subsidi atau diskon biaya layanan.
"Kami rencanakan akan ada diskon khusus, terutama untuk masyarakat Jakarta pemilik hewan yang kurang mampu. Tapi tidak sepenuhnya gratis, karena jika semuanya gratis, dikhawatirkan justru kurang dihargai upaya dari pemerintah," tukasnya.
