Jelang Puncak Haji, Ketua DPR: Jemaah Harus Dapat Pelayanan Terbaik
SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani, meminta Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dengan meningkatkan kesiapan dan kewaspadaan menjelang puncak ibadah haji 1446 Hijriah.
"Pelaksanaan haji sejauh ini sudah cukup baik, jadi harus terus dipertahankan saat puncak haji. Pastikan jemaah mendapat pelayanan sebaik-baiknya. Bagi lansia, treatment khusus harus diperhatikan," kata Puan, dalam keterangan persnya, Rabu, 4 Juni 2025.
Ia berharap semua hal yang diperlukan selama puncak haji sudah dipersiapkan secara maksimal, termasuk tenda mabit, agar seluruh jemaah haji Indonesia bisa menjalankan ibadah di Tanah Suci dengan baik dan nyaman.
"Momentum puncak haji adalah fase paling krusial, baik secara spiritual maupun secara fisik, terutama mengingat cuaca ekstrem dan kepadatan yang tinggi," ungkapnya.
Selain itu, ia juga menekankan beberapa hal penting agar pelaksanaan haji berjalan dengan sempurna. Mulai dari mitigasi kesehatan jemaah yang harus menjadi prioritas utama, adaptasi atas sistem baru multi syarikah dan adanya evaluasi untuk perbaikan ke depan.
Puan pun meminta seluruh petugas haji, khususnya tim kesehatan untuk segera memetakan jemaah yang rentan, termasuk lansia, jemaah dengan komorbid, dan mereka yang mengalami penurunan kebugaran.
Menurutnya, mitigasi dini dan pendekatan proaktif harus dilakukan untuk mencegah kelelahan ekstrem, dehidrasi, hingga heatstroke yang kerap menjadi ancaman saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
"Kami juga berpesan kepada seluruh jemaah haji Indonesia agar menjaga kesehatan pribadi, tidak memaksakan diri jika tidak dalam kondisi prima, serta mematuhi arahan dan panduan dari petugas kesehatan maupun pembimbing ibadah," tuturnya.
Diketahui, tahun ini Pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem baru dalam pelayanan haji, yaitu multi syarikah, di mana pengorganisasian jemaah selama di Armuzna tidak lagi berdasarkan kloter, melainkan disusun dalam kafilah oleh pihak syarikah bekerja sama dengan PPIH.
Sistem baru tersebut menuntut koordinasi yang lebih intensif dan fleksibilitas tinggi dari petugas Indonesia di lapangan. Sehingga setiap petugas perlu memahami perubahan alur dan peran dengan cermat, terutama karena tugas kloter hanya sampai masa persiapan murur.
