Legislator Apresiasi Keberhasilan Kementan Tingkatkan Cadangan Beras
SinPo.id - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Slamet, mengapresiasi keberhasilan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam meningkatkan cadangan beras hingga menembus angka 4 juta ton.
Menurutnya, capaian tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi di tengah tantangan global yang kompleks, mulai dari krisis iklim, gejolak harga pangan dunia, hingga ketegangan geopolitik yang mempengaruhi rantai pasok global.
“Kita harus memberikan penghargaan kepada Kementerian Pertanian, perum bulog, para petani, penyuluh, dan semua pihak yang telah bekerja keras hingga Indonesia mampu meningkatkan cadangan beras nasional. Ini pencapaian penting dalam menjaga ketahanan pangan kita,” kata Slamet, dalam keterangan persnya, Rabu, 4 Juni 2025.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa ketahanan pangan yang tercermin dalam tingginya produksi atau cadangan beras belum sepenuhnya mencerminkan kedaulatan pangan.
Pasalnya, kedaulatan pangan merupakan konsep yang lebih mendasar dan menyeluruh, yang menekankan kemandirian, keadilan, dan kendali bangsa atas seluruh sistem pangan nasional.
“Kita tidak boleh terjebak dalam euforia angka produksi," ungkapnya.
"Kedaulatan pangan tidak hanya soal banyaknya beras di gudang, tetapi soal siapa yang menguasai produksi, siapa yang mengendalikan distribusi, dan apakah petani serta nelayan kita mendapatkan keadilan dari sistem pangan ini,” kata Slamet menambahkan.
Di samping itu, Slamet mengatakan, kedaulatan pangan menuntut agar negara memiliki kendali penuh terhadap kebijakan pangan, mengutamakan produksi lokal, melindungi petani dan nelayan, serta memastikan akses pangan bergizi bagi seluruh rakyat.
Sehingga ia menekankan pentingnya kemandirian dalam input pertanian seperti benih, pupuk, dan alat produksi, yang selama ini sebagian besar masih bergantung pada impor.
“Jika cadangan tinggi tapi benih dikuasai korporasi asing, jika distribusi dikuasai segelintir pelaku besar, dan jika petani tetap merugi, maka itu belum bisa kita sebut sebagai berdaulat. Kita harus hati-hati menggunakan istilah ‘kedaulatan’,” jelasnya.
Oleh sebab itu, ia mendorong Kementerian Pertanian untuk menjadikan capaian cadangan beras tersebut sebagai titik awal menuju transformasi sistem pangan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.
