Rekor 57 Tahun Stok Beras Tembus 4 Juta Ton, Mentan Yakin Swasembada Tercapai Lebih Cepat
SinPo.id - Pemerintah mencetak sejarah baru dalam pengelolaan pangan nasional. Stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini dikelola oleh Perum Bulog telah mencapai lebih dari 4 juta ton, angka tertinggi dalam 57 tahun terakhir.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pencapaian ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah menuju swasembada beras, bahkan lebih cepat dari target awal.
“Target dari Bapak Presiden adalah swasembada 4 tahun, lalu dipercepat jadi 3 tahun. Dengan kondisi stok saat ini, mudah-mudahan tahun ini tidak ada impor,” kata Amran saat konferensi pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin 2 Juni 2025.
Amran membandingkan, stok tertinggi sebelumnya terjadi pada tahun 1984 yang hanya mencapai 3 juta ton. Maka capaian saat ini menjadi rekor sepanjang lebih dari setengah abad terakhir.
Dengan stok yang melimpah, pemerintah juga menjamin ketersediaan bantuan beras untuk jutaan keluarga penerima manfaat. Amran menyebut pemerintah telah mengalokasikan 360.000 ton beras untuk disalurkan selama periode Juni–Juli 2025.
“Kami akan bagikan ke masyarakat tidak mampu, terutama di daerah non-penghasil seperti Papua dan Kepulauan Maluku,” ujar Amran.
Penyaluran ini juga dilakukan secara strategis agar tidak memengaruhi nilai tukar petani (NTP). Bantuan disalurkan ke wilayah perkotaan atau daerah yang harga berasnya lebih tinggi dari Harga Pokok Penjualan (HPP).
Dalam kesempatan yang sama, Mentan juga melaporkan bahwa nilai tukar petani (NTP) nasional per Mei 2025 naik menjadi 121, melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 110.
“Angka ini menunjukkan daya beli petani meningkat, sektor pertanian cukup kuat, dan harga tetap stabil baik untuk produsen maupun konsumen,” tegas Amran.
Sebagai informasi, NTP merupakan indikator utama kesejahteraan petani. NTP di atas 100 menunjukkan petani berada dalam kondisi surplus atau untung.
Dalam jumpa pers yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan lima insentif ekonomiuntuk periode Juni–Juli 2025, yang telah disetujui langsung oleh Presiden Prabowo.
Kelima insentif tersebut meliputi:
Diskon tarif transportasi umum
Potongan tarif tol
Bantuan subsidi upah (BSU)
Penambahan bantuan sosial
Diskon 50% untuk iuran jaminan kecelakaan kerja
Sri Mulyani menjelaskan, insentif ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung konsumsi selama masa liburan sekolah, dan memastikan ekonomi tetap tumbuh stabil.
