JK Nilai Pemimpin Harus Bertindak Tepat Hadapi Krisis, Jangan Seperti Trump
SinPo.id - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menilai di tengah gejolak geopolitik dunia yang terus memanas, seorang pemimpin harus mampu bertindak cepat, tepat, memahami situasi, dan memiliki dasar pengetahuan kuat dalam menetapkan suatu kebijakan. Jika seorang pemimpin tidak berani mengambil kebijakan yang cepat dan tepat saat negara menghadapi krisis, maka sebuah negara bisa menjadi kacau.
"Seorang pemimpin harus segera mengambil kebijakan secara cepat dan tidak keliru. Jika keliru, persoalan negara tidak akan selesai," kata JK dalam "Leading Through The Storm: Resilient Leadership in Time of Crisis", digelar Universitas Paramadina, ditulis Minggu, 25 Mei 2025.
Menurut JK, kecepatan mengambil kebijakan, bukan didasari dengan sikap asal berani begitu saja, melainkan butuh kejelian serta betul-betul paham akar persoalan badai yang sedang dihadapi.
Karenanya, kebijakan dan keputusan harus memiliki dasar yang kuat, bermanfaat untuk masyarakat banyak, serta memiliki pengetahuan yang luas tentang akar masalahnya.
"Hal itu penting agar pengambilan keputusan itu berani, tetapi tidak keliru," tuturnya.
JK lantas menyinggung kebijakan kontroversial Presiden Amerika Donald Trump yang dinilai berani namun keliru, sebagai pelajaran bagi pemimpin dalam mengambil keputusan di masa sulit. Kebijakan tarif resiprokal Trump tersebut justru merugikan rakyatnya sendiri.
"Begitulah sebuah kebijakan yang diambil tanpa mengetahui persoalan sebenarnya," tuturnya
Kendati demikian, dia tak menampik jika dunia saat ini memang sedang dilanda badai dan krisis. Sehingga seorang pemimpin harus betul-betul bisa mengayomi rakyat yang dipimpinnya agar selamat dari badai tersebut.
Dia memberikan masukan terhadap pemimpin yang berada di tengah badai, seperti harus tetap bersikap tenang dan fokus.
"Ibarat kapal yang sedang berada di tengah badai, seorang pemimpin harus tetap tenang dan fokus bagaimana mencari solusi agar kapalnya tidak karam," katanya.
Selain itu, saat krisis seorang pemimpin juga harus bisa berkomunikasi secara efektif dengan rakyatnya.
Seorang pemimpin, lanjut JK, harus bisa menjaga emosi agar tidak tergesa-gesa dalam pengambilan kebijakan serta membutuhkan pengalaman dalam menghadapi setiap masalah.
Tak lupa JK juga membagikan pengalamannya saat mendamaikan konflik Poso, Ambon, dan Aceh serta berbagai kebijakan yang diambilnya saat Indonesia menghadapi krisis pada tahun 1998 dan 2008.
Berbagai kebijakan dimaksud seperti saat menaikkan bahan bakar minyak (BBM), menaikkan harga minyak tanah dan menghapus subsidi, serta membagikan bantuan langsung tunai (BLT) saat itu.
JK mengklaim, pada masa pemerintahannya terdapat kebijakan kenaikan harga minyak tanah dan harga BBM terbesar, yang tidak diikuti demo besar-besaran.
"Karena saat itu diumumkan pada saat menjelang puasa dan orang berpikir untuk aksi demo saat berpuasa. Jadi, itulah perlunya mengeluarkan kebijakan yang tepat dan strategis," tukas JK.
