Legislator DKI Nilai Ketimpangan Sekolah di Jakarta Rugikan Warga Pinggiran Kota
SinPo.id - Anggota DPRD DKI, Muhammad Thamrin menyoroti ketimpangan pembangunan fasilitas pendidikan di Jakarta yang semakin memperlebar jurang kesenjangan antarwilayah.
Dia menyebut, banyak kawasan padat penduduk yang hingga kini belum memiliki sekolah menengah negeri, sementara wilayah lain memiliki lebih dari satu.
“Ini bukan semata soal jumlah sekolah, tapi soal keadilan dalam akses pendidikan. Warga di pusat kota punya banyak pilihan, sementara di pinggiran seperti Jakarta Timur dan Utara sering kali tidak kebagian,” ujar Thamrin dalam keterangannya dikutip Selasa, 20 Mei 2025.
Menurut Thamrin, kondisi ini menciptakan beban tambahan bagi masyarakat karena anak-anak harus bersekolah jauh dari tempat tinggal, bahkan bersaing ketat dengan sistem zonasi yang terbatas.
Dia mengatakan, sistem ini justru menyingkirkan anak-anak dari wilayah yang tak punya sekolah negeri sendiri.
“Sistem zonasi mestinya adil. Tapi bagaimana bisa adil kalau dari awal jumlah sekolah tidak merata," tutur dia.
Thamrin mengaku menerima banyak keluhan warga dari kelurahan seperti Pondok Ranggon, Setu, Susukan, hingga Bidara Cina, yang belum memiliki sekolah menengah negeri di lingkungan mereka. Dia pun meminta, pemprov perlu segera mengambil langkah konkret, bukan hanya menampung usulan.
“Kalau pembangunan sekolah terus difokuskan di wilayah yang sudah penuh, kita sedang melestarikan ketimpangan,” kata Thamrin.
Lebih lanjut, Thamrin mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memperhatikan wilayah yang selama ini tertinggal dalam pembangunan fasilitas pendidikan, termasuk memperluas akses ke SMA dan SMK di daerah yang minim pilihan.
“Setiap anak Jakarta berhak mendapat pendidikan berkualitas tanpa harus pindah domisili atau menyewa tempat tinggal dekat sekolah. Itu baru adil,” tandasnya.
