950 Warga Jadi Korban di Intan Jaya
SinPo.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI bersama kantor perwakilan di Papua turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam insiden kontak senjata di Distrik Sugapa dan Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Insiden ini diduga mengakibatkan korban dari kalangan warga sipil, termasuk ibu dan anak.
“Kalau ke Komnas HAM belum ada laporan, tapi kami proaktif melakukan pengecekan di lapangan,” ujar Anggota Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 16 Mei 2205.
Komnas HAM saat ini tengah mengumpulkan informasi terkait jumlah korban dan potensi pengungsian akibat operasi militer tersebut. Mereka juga berkoordinasi dengan kantor perwakilan Papua serta berbagai pihak di Intan Jaya.
“Komnas HAM concern terhadap perlindungan masyarakat sipil yang ada di wilayah konflik,” tegas Uli.
Sementara itu, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyampaikan pernyataan tegas terkait insiden ini. Dalam keterangannya, PGI mengungkapkan bahwa operasi militer di Intan Jaya menyebabkan ibu dan anak mengalami luka tembak, serta tiga warga dilaporkan meninggal dunia.
“Penembakan terhadap masyarakat sipil tak bersenjata sangat tidak bisa ditolerir,” kata Ronald Tapilatu, Kepala Biro Papua PGI.
Menurut PGI, sebanyak 950 warga dari 13 gereja di bawah Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) dan Katolik mengungsi akibat trauma dan ancaman keselamatan.
Sebelumnya, Satgas Habema TNI melaksanakan operasi militer di beberapa kampung di Distrik Sugapa dan Hitadipa pada Rabu 14 Mei 2025 pukul 04.00–05.00 WIT. Operasi ini menyasar kampung Titigi, Ndugu Siga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba.
Dansatgas Media Koops Habema, Letkol Inf. Iwan Dwi Prihartono, menyebut operasi ini menargetkan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dipimpin oleh Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker.
“Operasi dilakukan profesional dan terukur. Total 18 anggota OPM tewas, dan kami berhasil mengamankan senjata, amunisi, bendera bintang kejora, serta alat komunikasi,” ungkap Iwan.
Meski TNI menyatakan seluruh personel dalam kondisi aman, narasi konflik dan keselamatan sipil masih menjadi sorotan utama, terutama setelah muncul laporan dari gereja dan warga setempat.
Komnas HAM menekankan pentingnya dialog yang bermakna sebagai pendekatan penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh.
“Kami mendorong penanganan yang berorientasi pada kemanusiaan, bukan kekerasan,” kata Uli.
Kasus ini memperlihatkan bahwa konflik bersenjata di Papua masih menyimpan kerentanan terhadap pelanggaran HAM, terutama bagi masyarakat sipil yang terjebak di antara dua kepentingan bersenjata.
