Kata Eks Ketua KPU soal Dugaan Penyalahgunaan Private Jet
SinPo.id - Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, akhirnya buka suara terkait dugaan penyalahgunaan private jet dalam proses distribusi logistik Pemilu 2024. Dugaan ini sebelumnya dilaporkan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Hasyim, penggunaan private jet adalah bagian dari strategi operasional KPU demi memastikan distribusi logistik tepat waktu. Hal ini diputuskan lantaran masa kampanye pada Pemilu 2024 hanya berlangsung selama 75 hari, jauh lebih singkat dibandingkan Pemilu 2019 yang mencapai 263 hari.
"Kami memandang perlu untuk mengambil langkah strategis, agar logistik sampai tepat waktu. Penyewaan pesawat ini untuk monitoring distribusi, bukan untuk mengirim logistik," kata Hasyim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat 16 Mei 2025.
Hasyim menjelaskan, private jet yang digunakan telah disewa sesuai prosedur dan masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran KPU. Awalnya nilai kontrak jet itu mencapai Rp 65 miliar, namun hanya Rp 46 miliar yang dibayarkan karena penggunaan tidak penuh.
"Justru ada efisiensi dari kontrak senilai Rp 65 miliar yang hanya dibayar Rp 46 miliar. Bahkan, secara keseluruhan, kami berhasil melakukan efisiensi hingga Rp 380 miliar untuk cetak dan distribusi logistik," ujarnya.
Meski demikian, laporan ke KPK tetap bergulir. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyoroti dugaan penggelembungan kontrak serta penggunaan jet untuk wilayah yang bisa dijangkau pesawat komersil.
"Dari 59 trip, sekitar 60 persen ke wilayah non-terluar seperti Bali, Malang, dan Banjarmasin. Padahal bisa naik pesawat biasa," kata Zakki Amali, peneliti Trend Asia.
Mereka menilai pengadaan jet kurang transparan dan tidak efisien, bahkan disebut melebihi pagu anggaran awal.
KPK belum memberi pernyataan resmi atas laporan ini, namun kasus ini menarik perhatian publik karena menyangkut dana pemilu dan transparansi lembaga penyelenggara pemilu nasional.
