Legislator Soroti Kesenjangan Infrastruktur Pemadam Kebakaran di Jakarta
SinPo.id - Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur kebakaran yang menyeluruh di Jakarta. Dia mengingatkan, upaya perlindungan warga dari kebakaran tidak cukup hanya dengan menambah personel atau membagikan alat pemadam api ringan (APAR).
"Langkah merekrut 1.000 petugas damkar memang patut diapresiasi, begitu juga program distribusi APAR ke tiap RT. Tapi itu baru sebagian dari solusi. Kita butuh pendekatan yang utuh, salah satunya adalah membangun pos damkar di seluruh kelurahan," kata William dalam keterangannya, Selasa, 13 Mei 2025.
Menurut dia, Jakarta masih menghadapi kesenjangan signifikan dalam ketersediaan pos pemadam kebakaran. Dari total 267 kelurahan, baru sekitar 170 yang memiliki pos damkar aktif.
"Itu artinya hampir 100 kelurahan belum terlayani dengan baik. Jika kebakaran terjadi, respons bisa lambat dan memperbesar risiko korban serta kerusakan," ungkap dia.
Lebih jauh, William menyampaikan, kebakaran masih menjadi ancaman serius di Jakarta, khususnya di kawasan padat penduduk. Dia menilai, Gerakan Masyarakat Punya APAR (Gempar) yang tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 sudah berada di jalur yang benar, namun perlu dilengkapi dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
"Yang kita perlukan adalah sistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Dari edukasi masyarakat, penyediaan alat pemadam, personel yang siap siaga, hingga kehadiran pos damkar di setiap kelurahan," ujar William.
Dia juga menekankan Pemprov DKI agar tidak hanya fokus pada langkah populis, tapi benar-benar memperhatikan aspek teknis dan kebutuhan riil di lapangan.
"Kalau bicara soal keselamatan warga, tidak boleh setengah-setengah. Pos damkar adalah kebutuhan dasar, bukan pelengkap," tandasnya.
