BPS: 9,9 Juta Warga Indonesia Belum Punya Rumah, Program 3 Juta Rumah Prabowo Diharapkan Kurangi Backlog
SinPo.id - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa backlog perumahan di Indonesia saat ini mencapai 9,9 juta orang. Data ini berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) terbaru yang menunjukkan tingginya kebutuhan hunian layak di Tanah Air.
“Berdasarkan data BPS, backlog perumahan adalah 9,9 juta orang. Artinya, ada 9,9 juta orang yang belum punya rumah,” ujar Amalia dalam acara Peluncuran Program Rumah Subsidi untuk Pekerja Migran Indonesia di Subang, Jawa Barat, Kamis 8 Mei 2025.
Amalia menyampaikan, program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat membantu menekan angka backlog tersebut, sekaligus mendukung akses perumahan yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Mudah-mudahan dengan program 3 juta rumah ini bisa menurunkan backlog perumahan yang ada di Indonesia,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Amalia menyoroti bahwa sekitar 34 persen rumah tangga di Indonesia belum memiliki hunian yang layak. Meski secara statistik sudah memiliki rumah, namun kualitas tempat tinggal mereka dinilai belum memenuhi standar kenyamanan dan keselamatan.
“Sudah punya rumah, tapi ternyata huniannya belum layak,” jelasnya.
Lebih lanjut, BPS merasa bangga karena Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) kini dimanfaatkan secara maksimal, termasuk dalam mendukung pelaksanaan program rumah subsidi, terutama bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
BPS juga menindaklanjuti data dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) terkait kantong-kantong PMI dari berbagai daerah seperti Banten, Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, NTT, dan NTB.
BPS kini tengah menjalin koordinasi data dengan BP TAPERA agar pengajuan rumah subsidi bisa lebih tepat sasaran, khususnya bagi para pekerja migran yang sangat membutuhkan tempat tinggal di kampung halaman.
“Data itu telah kami masukkan dalam kantong DTSN dan kami padupadankan dengan data lainnya agar program bantuan pemerintah tepat sasaran,” jelas Amalia.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengapresiasi kontribusi PMI yang menyumbangkan remitansi sebesar Rp253,3 triliun sepanjang tahun 2024, yang dikirimkan oleh 297 ribu pekerja migran di luar negeri.
“Remitansi tersebut menjadi kontribusi luar biasa bagi perekonomian nasional,” pungkasnya.
