Pemprov DKI Verifikasi 38 Ribu NIK Tak Sesuai Domisili untuk Perbaikan Layanan Publik
SinPo.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tengah memverifikasi 38 ribu Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdeteksi tidak sesuai dengan domisili.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari program penataan administrasi kependudukan (adminduk) demi meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Budi menyebut, verifikasi ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bagian dari fondasi perencanaan kebijakan yang tepat.
“Basis data yang tidak valid akan berdampak pada ketidaktepatan sasaran program pemerintah, termasuk bansos dan pelayanan publik lainnya,” ujar Budi dalam keterangannya, Rabu, 7 Mei 2025.
“Verifikasi ini untuk memastikan bahwa data yang kami pegang benar-benar mencerminkan kondisi lapangan," sambungnya.
Budi menuturkan, proses ini juga ditujukan untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam memperbarui data kependudukan mereka.
“Kita ingin warga secara sadar memperbarui alamat sesuai tempat tinggal sebenarnya. Jika tidak, akan ada ketimpangan antara data dan kenyataan," tutur Budi
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, data awal pada 2023 menunjukkan sekitar tiga juta NIK perlu diverifikasi. Namun, setelah berbagai proses, kini tersisa 2,1 juta data, dan fokus awal ditujukan pada 38 ribu NIK yang paling bermasalah.
"Penonaktifan NIK dilakukan sementara dan bersifat administratif. Setelah melakukan pelaporan domisili, NIK akan aktif kembali. Tidak ada yang dicabut secara permanen,” tegas Budi.
Budi juga menyebut, alasan warga tidak memperbarui alamat cukup beragam, diantaranya ada yang tetap menggunakan alamat Jakarta karena rumahnya disewakan, atau ingin tetap mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik di Jakarta.
"Melalui penataan data ini, Pemprov berharap kebijakan publik yang diambil lebih presisi dan berpihak kepada mereka yang benar-benar berhak," tandasnya.
