Legislator NasDem: Komisi IX Belum Terima Penugasan Bahas RUU PPRT
SinPo.id - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengatakan komisinya hingga saat ini belum mendapatkan penugasan untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Ini ditegaskan Nurhadi dalam Forum Legislasi yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk 'DPR RI Sedang Membahas Pengesahan RUU PPRT: Titik Terang Bagi Pekerja Indonesia'.
"Sampai hari ini memang masih belum ada data yang masuk apakah itu nanti bahas di Komisi IX, atau diawali dengan panja (panitia kerja), nanti kemudian menuju ke pansus (panitia khusus)," kata Nurhadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.
Meski demikian, Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu menegaskan mendukung penuh pengesahan RUU PPRT pada tahun ini. Apalagi, pembahasan payung hukum itu telah diusulkan selama lebih dari dua puluh tahun.
"Tentu kami tidak bisa sendiri, kami mengelaborasi dan bekerja sama, berkomunikasi dengan yang lain, dan kami tegaskan bahwa RUU PPRT ini 2025 ini menjadi prioritas untuk disahkan," ucapnya.
Sementara itu, aktivis Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Ari Ujianto berharap proses legislasi RUU PPRT dapat berlangsung cepat pada periode DPR RI saat ini.
Dia menilai RUU tersebut telah beberapa kali masuk program legislasi nasional (Prolegnas) DPR, namun belum kunjung disahkan karena minimnya prioritas politik.
Dia berharap pembahasan RUU PPRT justru digulirkan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI agar cepat diundangkan, ketimbang pembahasan digulirkan di Komisi IX DPR RI sebagaimana yang dilakukan periode-periode DPR RI sebelumnya.
"Saya sendiri berharap tidak di Komisi IX, (RUU PPRT) itu bahasanya di Baleg, lebih cepat gitu karena sejak 2004 itu lewat Komisi IX terus, baru periode kemarin 2019- 2004 itu ke Baleg dan itu capaian yang paling maju ya daripada proses-proses sebelumnya," kata Ari dalam diskusi tersebut.
"Optimisnya karena dari Baleg-nya, pimpinan DPR, pemerintah satu suara ya untuk tahun ini disahkan," timpalnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan pihaknya belum mendapatkan penugasan resmi dari pimpinan DPR RI untuk membahas RUU PPRT. Meski demikian, dia menyebut bahwa Baleg DPR RI mengusulkan kepada pimpinan DPR RI agar RUU PPRT dibahas di Baleg DPR RI.
"Ini (RUU PPRT) juga belum (ada penugasan). Jadi kami mengusulkan, nanti dari pimpinan (ditugaskan) di mana dibahas, tergantung pada pimpinan," kata Sturman beberapa waktu lalu.
