Legislator Minta Penggunaan Wadah Plastik dalam Program MBG Dievaluasi

Laporan: Galuh Ratnatika
Selasa, 06 Mei 2025 | 08:37 WIB
Ilustrasi. (SinPo.id/Antara)
Ilustrasi. (SinPo.id/Antara)

SinPo.id - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan, meminta agar penggunaan wadah plastik dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa sekolah untuk dievaluasi sesuai dengan standarisasi yang ada.

Karena selain berpotensi mengandung bahan kimia yang berbahaya apabila digunakan untuk makanan panas, penggunaan wadah plastik juga dinilai tidak sejalan dengan kampanye gerakan go green anti-plastik untuk menjaga lingkungan.

"Perbedaan penggunaan wadah makanan perlu dievaluasi berkenaan dengan standarisasi pelaksanaan program MBG, khususnya di wilayah non-perkotaan. Kita berharap ada integrasi kebijakan antara program gizi dan komitmen Pemerintah terhadap keberlanjutan lingkungan," kata Daniel, dalam keterangan persnya, dikutip Selasa, 6 Mei 2025.

Ia pun mengingatkan tentang komitmen Pemerintah terkait penanganan sampah plastik dengan target pengurangan 70 persen sampah plastik di laut pada 2025. 

“Jangan sampai program sebagus MBG menambah masalah lingkungan baru karena kurang optimalnya tata kelola atau operasional di lapangan. Kami mendorong agar program MBG juga memperhitungkan dampak ekologis,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Daniel berharap agar evaluasi pelaksanaan MBG dilakukan secara menyeluruh agar program tersebut semakin sempurna. Sehingga tidak ada lagi sekolah yang menggunakan wadah plastik untuk menu makanan MBG.

Kemudian, ia juga mengimbau pihak sekolah maupun pelaksana MBG untuk dapat menyeragamkan penggunaan wadah makanan, dan tidak ada lagi yang menggunakan wadah plastik karena dapat membahayakan anak-anak dan lingkungan.

"Termasuk juga memperketat pengawasan terhadap kualitas makanan sebelum dibagikan ke anak-anak. Mengingat baru-baru ini juga dilaporkan ada lagi kasus keracunan makanan MBG,” tuturnya.

Selain itu, kata Daniel, pihaknya mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang terus melakukan evaluasi program MBG. Termasuk arahan bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencegah terjadinya kembali kasus keracunan.

“Arahan dari Bapak Presiden harus membangun kesadaran pihak-pihak tim teknis tentang pentingnya tata kelola pelaksanaan program MBG agar ke depan semakin lebih baik,” tandasnya.

Diketahui, dalam laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) baru-baru ini, ditemukan empat permasalahan yang muncul dari program MBG di beberapa daerah. Salah satunya adalah ketimpangan layanan dan kualitas makanan yang buruk. 

Menurut temuan ICW, ada perbedaan alat makan di sekolah-sekolah yang mendapat program MBG, sebagian sekolah menerima makanan dengan wadah berbahan stainless steel yang aman dan layak pakai, sementara sekolah lainnya menggunakan wadah berbahan plastik tipis.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI