Puan Maharani Minta Evaluasi Menyeluruh Rekrutmen CPNS 2024, Mundurnya Ribuan Peserta Jadi Sinyal Masalah Sistem ASN

SinPo.id -  Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi mundurnya 1.967 calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada seleksi tahun 2024 sebagai sinyal penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN). Puan mengungkapkan bahwa tingginya jumlah peserta yang mengundurkan diri bukanlah fenomena biasa, melainkan indikator bahwa sistem rekrutmen yang ada saat ini belum memenuhi ekspektasi generasi muda dan kebutuhan negara.

"Perekrutan CPNS harus dievaluasi secara menyeluruh. Proses ini tidak hanya boleh bersifat administratif, tetapi juga harus dilakukan dengan perencanaan matang dan pendekatan yang lebih strategis," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 25 April 2025.

Puan menilai bahwa masalah ini timbul akibat lemahnya perencanaan dalam rekrutmen, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara minat peserta dan posisi yang ditawarkan. Ia mengingatkan bahwa jika permasalahan ini tidak segera diperbaiki, negara berisiko kehilangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk memperkuat pelayanan publik.

"Negara bisa kehilangan potensi SDM yang berkualitas jika sistem rekrutmen tidak diperbaiki," tegasnya.

Dorong Reformasi Proses Rekrutmen ASN:
Puan juga mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan reformasi dalam proses rekrutmen ASN. Ia menekankan pentingnya transparansi informasi sejak awal seleksi, penempatan berbasis minat dan kompetensi, serta pemberian insentif dan jaminan karier yang adil bagi peserta yang terpilih.

"Rekrutmen ini harus memperhatikan berbagai aspek, mulai dari sistem penempatan yang berbasis pada minat dan kompetensi, hingga pemberian insentif dan jaminan karier yang layak bagi ASN," tambah Puan.

Perhatian pada Wilayah 3T:
Selain itu, Puan menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam merancang proses seleksi, khususnya untuk formasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Penempatan ASN di daerah-daerah tersebut, menurutnya, harus disertai dengan insentif yang layak, kesempatan pengembangan karier yang adil, serta dukungan infrastruktur yang memadai agar ASN dapat bekerja dengan optimal.

"Penempatan di daerah 3T harus diberikan dengan insentif yang memadai dan peluang karier yang adil agar ASN dapat bekerja dengan semangat, serta hidup dengan layak," ujarnya.

Transformasi Sistem ASN yang Adaptif:
Puan juga mengingatkan bahwa generasi muda saat ini tidak hanya tertarik pada pekerjaan dengan stabilitas dan pensiun semata, tetapi mereka juga mencari makna dalam pekerjaan, peluang bertumbuh, dan kualitas hidup yang seimbang. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa sistem ASN harus bertransformasi agar lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman.

"Jika negara ingin menarik SDM terbaik, maka sistem ASN harus bertransformasi menjadi sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman," pungkasnya.

Sebagai mitra pemerintah, Puan memastikan bahwa DPR akan memberikan masukan konstruktif untuk mendorong pembenahan manajemen ASN. Ia menekankan bahwa isu ini akan menjadi fokus dalam pengawasan dan legislasi di masa depan, untuk memastikan bahwa pelayanan publik tetap menjadi wajah negara yang dapat bersaing dan memenuhi harapan masyarakat.

"Jika ini tidak segera dibenahi, maka pelayanan publik yang menjadi wajah negara akan kehilangan daya saing," tutupnya.