DPR Soroti Minimnya Anggaran KKP di Tengah Tekanan Global
SinPo.id - Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyoroti kecilnya alokasi anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di tengah meningkatnya tantangan sektor kelautan dan perikanan nasional, serta kebijakan proteksionis dari Amerika Serikat (AS).
“Berdasarkan rapat kerja tanggal 13 Februari 2025, tercatat alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 sebesar Rp6,2 triliun, dengan dana yang terblokir sebesar Rp2,1 triliun," kata Titiek, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 22 April 2025.
"Sehingga anggaran efektif menjadi Rp4,1 triliun setelah diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran,” imbuhnya.
Menurutnya, kebijakan tarif impor atau proteksionisme dari AS merupakan tantangan yang harus segera direspons oleh KKP untuk melindungi dan menyelamatkan industri perikanan nasional. Pasalnya, hal itu memberikan dampak signifikan terhadap ekspor perikanan Indonesia.
Selain itu, ia juga menyinggung syarat baru ekspor dari sejumlah negara tujuan, seperti Amerika dan Uni Eropa, yang menekankan pentingnya ketertelusuran (traceability) dan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan.
“Produk yang tidak bisa dibuktikan asal penangkapannya dan keberlanjutannya, akan ditolak oleh pasar dunia,” tetangnya.
Oleh karen itu, dalam rapat bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Titiek meminta kejelasan mengenai bagian anggaran yang telah dibuka blokirnya serta pemanfaatannya, khususnya dalam mendukung program prioritas dan bantuan kepada masyarakat.
