AHY Ingatkan Potensi Perang Terbuka Buntut Kebijakan Tarif Trump

SinPo.id - Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai kebijakan kenaikan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan berdampak besar kepada dunia. Salah satunya, potensi pecahnya perang terbuka di sejumlah negara.

Demikian disampaikan AHY dalam acara diskusi yang digelar TYI bertajuk 'Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global', Minggu, 13 April 2025. AHY lebih dulu menjelaskan kebijakan Trump bisa berdampak kepada resesi global.

"Kenaikan tarif ini jelas akan berdampak baik ke pasar keuangan maupun sektor riil, dampaknya risiko resesi global di tahun ini meningkat tajam," kata AHY dalam paparannya.

AHY mengatakan hal itu bukan April Mop ataupun hoaks semata. Dia menyebutkan kebijakan Trump akan membawa dunia ke arah yang lebih ekstrem.

"Unfortunately, this is not April Mop, this in not a hoax. Ini adalah fakta baru dunia. Kebijakan sepihak AS ini tentu bisa membawa dunia menuju dua arah yang ekstrem," ucapnya.

"Pertama, terjadinya perlawanan kolektif dimana negara-negara akan menjauhi dominasi AS dan membangun blok ekonomi baru," timpal dia.

Jika kebijakan gagal, kata Ketua Umum Partai Demokrat itu, dunia akan makin tunduk pada kekuatan Amerika Serikat. Namun, apa pun ujungnya akan turut berdampak ke sektor keamanan.

"Apa pun hasilnya satu hal yang pasti, kita menghadapi risiko fragmentasi, bukan hanya secara ekonomi tapi secara politik dan keamanan. Aliansi baru akan terbentuk. Polarisasi akan semakin tajam. Konflik lama berpotensi membesar dengan negara-negara besar saling berebut pengaruh," ucapnya.

AHY menjelaskan dampak lebih lanjut ialah berpotensi menjaga stabilitas internasional jika sejumlah negara memilih menghadapi kebijakan Amerika Serikat. Untuk itu, Dia mengingatkan dunia harus bersiap akan pecahnya perang terbuka di sejumlah kawasan.

"Kita semua harus bersiap dengan skenario terburuk, yaitu pecahnya perang terbuka di sejumlah kawasan," kata Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu.