MPR Respons Protes Pemerintah AS Terhadap Penerapan Kebijakan TKDN Indonesia

SinPo.id - Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN Eddy Soeparno, merespons terkait protes yang dilayangkan pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia, dengan menerapkan tarif dagang 32 persen.

Padahal, kata Eddy, kebijakan TKDN bukan merupakan proteksionisme seperti yang dilakukan AS, melainkan bentuk inisiatif pemerintah untuk membangun industri dalam negeri agar pasar domestik tidak dibanjiri barang-barang impor.

“Kebijakan TKDN adalah instrumen untuk memperkuat industri nasional, bukan untuk menutup diri dari perdagangan global," kata Eddy, dalam keterangan persnya, Minggu, 6 April 2025.

"Apa yang dilakukan Indonesia dalam membangun industri dalam negerinya tidak berbeda dengan apa yang dilakukan negara-negara mitra dagang Indonesia lainnya. Namun jika kebijakan ini dipersepsikan sebagai hambatan oleh negara mitra, saya yakin tim diplomasi yang dibentuk pemerintah akan memberikan penjelasan secara komprehensif,” imbuhnya.

Meski demikian, ia yakin pemerintah Indonesia tidak akan mengikuti kehendak Pemerintah AS untuk melonggarkan kebijakan TKDN seperti yang dikhawatirkan beberapa kelompok pengusaha, dan ia berharap kebijakan tersebut dapat terus dilanjutkan.

"Sekali kita memberikan kelonggaran TKDN, seluruh negara mitra dagang juga akan meminta hal yang sama. Justru saya memandang kebijakan tarif Donald Trump ini akan menjadi momentum bagi Pemerintah untuk memperkuat industri nasional dan membuat TKDN kita semakin berkualitas dan ekonomis,” tegasnya.