Ahok Semobil Dengan RI 1, PKS : Seharusnya Presiden Sensitif
JAKARTA, sinpo.id- Anggota Komisi III DPR RI, Aboebakar Al Habsyi, terkejut dengan peristiwa satu mobilnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Gubernur Petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Aboebakar mengungkapkan, Ahok yang sudah berstatus terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama bisa dengan mudah dan seenaknya satu kendaraan dengan seorang Presiden.
"Saya kaget mendengar pemberitaan Presiden Jokowi yang semobil dengan Ahok. Hal ini dapat menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat," ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (25/02).
Presiden Jokowi meninjau langsung perkembangan pesat dua proyek infrastruktur di Provinsi DKI Jakarta, yaitu proyek Simpang Susun Semanggi dan angkutan massal Mass Rapid Transit (MRT), pada Kamis (23/2).
Ia ditemani oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Momen ini berlangsung di tengah desakan berbagai kalangan agar Presiden memberhentikan Ahok karena menjadi tersangka kasus penodaan agama.
Bayangkan, menurut Aboebakar, ketika sebagian Anggota DPRD Jakarta memilih tidak mau rapat dengan Gubernur yang sudah berstatus terdakwa, Presiden Jokowi malah mengambil sikap yang berlawanan.
"Seharusnya Presiden peka, bahwa saat ini status Ahok adalah terdakwa yang sedang menjalani sidang di Pengadilan. Jangan sampai menimbulkan konflik kepentingan dengan para Jaksa dan hakim yang sedang memprosesnya" ujarnya.
Di sisi lain, lanjut Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Presiden Jokowi seharusnya?sensitif terhadap psikologis sosial bahwa ada sebagian masyarakat yang menuntut penonaktifan Ahok sebagai Gubernur.
"Ketika Presiden memilih semobil dengan Ahok, pastil publik langsung akan mengambil spekulasi, kenapa sampai saat ini Ahok tidak dinonaktifkan dari Gubernur," kata senator asli Jakarta ini.
Ia?menegaskan, Jokowi seharusnya mampu menjaga marwah dari jabatannya, apalagi banyak persoalan yang ditimbulkan dari status Ahok saat ini.
Sehingga, Aboebakar menuturkan, publik tidak mengambil spekulasi bahwa ini adalah bentuk pengistimewaan atau bahkan bentuk perlindungan terhadap Ahok.
Namun jika Presiden tetap bertingkah seperti itu, maka akibatnya publik pun akan meyakini hal ini yang berpengaruh terhadap kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menolak untuk menonaktifkan Ahok.
"Jangan sampai pula akhirnya publik menyimpulkan bahwa nanti proses hukum terhadap Ahok akan dapat terggangu dengan kejadian ini," ungkapnya menambahkan. (dny/art)
