Guru Tewas Diserang KKB, DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Perlindungan Warga Sipil

Laporan: Juven Martua Sitompul
Selasa, 25 Maret 2025 | 17:44 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani. (SinPo.id/Dok. DPR RI)
Ketua DPR RI Puan Maharani. (SinPo.id/Dok. DPR RI)

SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinannya dan duka mendalam atas meninggalnya seorang guru akibat serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Yahukimo, Papua. Penyerangan kelompok brutal itu dinilai telah mencederai rasa kemanusiaan.

"Dukacita mendalam saya sampaikan atas berpulangnya guru di Papua akibat penyerangan di Kabupaten Yahukimo, Papua. Penyerangan terhadap warga sipil ini merupakan aksi yang mencederai rasa kemanusiaan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 24 Maret 2025.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu meminta pemerintah menyampaikan secara jelas peristiwa itu, khususnya terkait jumlah korban dari penyerangan tersebut.

Informasi yang beredar serangan KKB yang terjadi di Distrik Anggruk menewaskan Rosalia, 29, seorang guru sekolah dasar. Tujuh guru dan tenaga kesehatan lainnya mengalami luka-luka, sementara rumah dan sekolah dibakar. 

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Namun, terdapat perbedaan keterangan mengenai jumlah korban tewas, beberapa laporan menyebutkan satu orang meninggal, sementara yang lain menyebut 6 atau 7 korban jiwa.

"Kita meminta pemerintah memberikan kejelasan lebih rinci terkait korban jiwa. Harus ada penjelasan yang lebih akurat," kata Puan.

Di sisi lain, Puan menilai tindakan TPNPM-OPM sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Aksi kebrutalan kelompok pemberontak itu bahkan menghambat pembangunan di Papua.

"Ini adalah tindakan yang tidak manusiawi dan menghambat upaya pembangunan di Papua. Guru dan tenaga kesehatan adalah pahlawan kemanusiaan yang harus dilindungi, bukan menjadi korban kekerasan," ujarnya.

Lebih lanjut, Puan meminta pemerintah dan TNI/Polri meningkatkan pengamanan di wilayah rawan konflik seperti Yahukimo agar kejadian serupa tidak terulang. 

DPR mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan pengamanan di daerah rawan konflik," tegasnya.

Sebanyak 46 guru dan tenaga kesehatan telah dievakuasi ke Wamena dan Sentani pada Sabtu, 22 Maret 2025. Puan mendorong pemerintah memastikan perlindungan maksimal bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerah konflik.

"Negara harus memastikan pengamanan di daerah rawan konflik telah optimal, termasuk di lokasi strategis seperti sekolah dan puskesmas," katanya.

Dia juga meminta jaminan keamanan bagi masyarakat Papua, mengingat banyaknya warga sipil yang menjadi korban kekerasan KKB. "Masyarakat di Papua berhak hidup dengan aman, tanpa rasa takut akan serangan kelompok bersenjata," ujarnya.

Puan menekankan pentingnya keberlanjutan layanan pendidikan dan kesehatan di Yahukimo serta pendekatan holistik untuk mengurangi potensi konflik.

"Pendekatan yang mengkombinasikan keamanan dengan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi akar masalah konflik harus terus digencarkan," ucapnya.

Selain itu, dia mendorong pendampingan psikososial bagi korban selamat dan keluarga korban tewas, serta mengajak seluruh pihak mendukung perdamaian dan pembangunan di Papua.

"Kami berharap insiden ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam menciptakan Papua yang aman, damai, dan sejahtera," kata Puan.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI