Pemerintah Bakal Libatkan Swasta Danai Sekolah Rakyat
SinPo.id - Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan, pemerintah kemungkinan membuka kesempatan swasta untuk ikut berkontribusi dalam pendanaan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Namun, sumber utamanya tetap berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"(Swasta) Itu dukungan berikutnya. Jadi pertama ini memang dukungan dari dana APBN. Kemudian Presiden membuka kesempatan kepada swasta untuk ikut berpartisipasi," kata Gus Ipul di Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025.
Menurut Gus Ipul, saat ini pihaknya masih menghitung dalam menentukan nominal anggaran yang dibutuhkan, disesuaikan dengan biaya operasional per orang.
Karena, biaya yang dibutuhkan setiap siswa akan bervariasi tergantung jenjang pendidikan, serta masing-masing daerah yang jumlah indeksnya berbeda-beda.
"Kalau SMA, SMP, SD kan beda-beda ya, belum sama maksudnya, setiap daerah indeksnya berbeda-beda. Tapi nanti pasti akan keluar lah saatnya per orang itu berapa. Nanti pasti akan disampaikan,” ujar Gus Ipul.
Untuk pihak swasta yang ingin terlibat, lanjut Gus Ipul, nanti terlebih dahulu akan menunggu arahan dari Presiden Prabowo.
"Ada beberapa yang sudah siap berpartisipasi, nanti kita konsultasikan," tukasnya.
Sebagai informasi, pemerintah tengah mempersiapkan Sekolah Rakyat, yaitu sekolah yang dikhususkan untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrim berkonsep boarding school berbiaya gratis. Sekolah ini rencananya akan mulai dibuka pada tahun ajaran baru 2025.
Pada April nanti, pemerintah akan membuka seleksi siswa baru, guru-guru, termasuk tim pengajar yang akan ditempatkan di sekolah rakyat. Menurut Ketua Formatur Sekolah Rakyat, Muhammad Nuh, proses ini akan dilakukan oleh Tim Formatur dengan mempertimbangkan klaster sosial atau desil ekonomi calon siswa di masing-masing daerah.
"Insya Allah mulai 1 April, Satgas akan mulai melakukan rekrutmen calon murid sesuai dengan klaster (desil) yang ada," kata Nuh.
Nuh menjelaskan, guru yang direkrut berasal dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum mendapatkan penempatan di daerah. Karena, dari data Dirjen Guru, terdapat sekitar 60.000 lulusan PPG yang telah dipetakan berdasarkan wilayah masing-masing.
"Guru yang sudah lulus PPG dan belum di deliver ke daerah-daerah ada 60.000-an. Itu sudah dipilah-pilah, dia berada di wilayah mana, daerah mana, dan seterusnya," kata Nuh.
