Tak Kena Efisiensi, Realisasi Bansos Capai Rp25,9 Triliun per Februari 2025
SinPo.id - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi belanja bantuan sosial (bansos) per Februari 2025 tembus Rp25,9 triliun (19,2 persen) dari pagu di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angka ini mencerminkan bahwa belanja bansos tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran, karena manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
"Ini (Bansos) tidak diefisienkan. Bahkan, pencairan, pelaksanaan anggaran, hingga penyaluran semua sesuai dengan jadwal," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis, 13 Maret 2025.
Suahasil merincikan, belanja bansos hingga Februari untuk berbagai program, seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Rp7,3 triliun, kartu sembako Rp10,3 triliun, iuran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JKN) Rp7,7 triliun, program Indonesia pintar (PIP) Rp600 juta, dan kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah Rp156,3 miliar.
Jika belanja bansos pada Januari-Februari 2024 tercatat Rp22,5 triliun, pada periode yang sama tahun ini, realisasinya menjadi Rp25,9 triliun.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp503,2 triliun, dengan realisasi Rp 36,7 triliun atau 7,3 persen dari pagu dalam APBN hingga 28 Februari 2025. Angka ini meningkat daripada 2024 yang hanya mencapai Rp496,7 triliun.
"Ini dijalankan oleh berbagai macam Kementerian. Ada program Keluarga Harapan menjangkau 10 juta keluarga, Kartu Sembako di 18 juta keluarga penerima manfaat, subsidi BBM (19,41 juta kilo liter), subsidi LPG 3 Kg (8.170 juta kg), termasuk dana desa yang dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai (2. 96 juta KPM). Dan untuk anggaran perlindungan sosial termasuk yang tidak diefisiensikan. Jadi efisiensinya lebih banyak di belanja-belanja birokrasi, bukan di perlindungan sosial," tukasnya.
