Rencana Penyeragaman Kemasan Rokok Dinilai Ancam Ekonomi Petani Tembakau

SinPo.id - Asosiasi petani tembakau khawatir akan nasib penghidupan mereka dengan adanya penyusunan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Kebijakan ini dinilai akan menurunkan harga dan penyerapan tembakau dari petani lokal Indonesia, serta bertentangan dengan janji Presiden Prabowo yang ingin melindungi jutaan petani di Indonesia.

Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Kusnadi Mudi mengatakan, aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat memberikan pukulan telak terhadap industri tembakau. Hal ini dapat berakibat penyerapan tembakau di berbagai daerah dapat terganggu.

"Ini bisa jadi bom waktu jika dibiarkan. Aturan ini pasti akan berdampak pada industri rokok legal. Jika mereka terdampak, maka penyerapan tembakau dari petani juga akan berkurang dan dapat menghancurkan nasib para petani," kata Kusnadi, dalam keterangannya, Rabu, 5 Maret 2025.

Menurut Kusnadi, industri hasil tembakau (IHT) telah memberikan sumbangan besar bagi perekonomian negara. Misalnya, melalui CHT yang telah berkontribusi sekitar Rp200 triliun lebih tiap tahunnya terhadap pendapatan negara.

Belum lagi lapangan pekerjaan yang luas dalam ekosistem pertembakauan nasional, mulai dari petani, buruh, hingga pedagang asongan. Keresahan dan kekhawatiran tersebut telah disampaikan kepada pemerintah daerah dan pusat.

"Kami meminta agar permasalahan tentang penyerapan tembakau dapat segera diatasi, bukan malah bertambah pelik dengan kebijakan yang merugikan petani," ujarnya.

Di kesempatan terpisah, Ketua Asosiasi Petani dan Pekerja Tembakau Nusantara (APPTN), Samukrah berharap kebijakan yang merugikan pelaku industri pertembakauan, termasuk petani dapat dikaji ulang.

"Kalau aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek disahkan, pasar akan semakin terpuruk. Berbagai kebijakan terkait rokok yang berlebihan ini akan berdampak dan berisiko bagi para petani. Sampai saat ini, tembakau masih menjadi sumber mata penghidupan para petani tembakau," ujar Samukrah.

Lebih jauh Samukrah menegaskan, kebijakan yang tidak mendukung akan sangat berdampak pada kondisi perekonomian petani. Pasalnya, kehidupan petani tembakau sangat bergantung pada hasil panen tembakau yang terserap dengan baik dan memiliki harga cukup tinggi.

"Dampaknya pasti sampai ke petani. Jika bahan baku kami tersendat, hukum pasar berlaku, supply and demand ini berlaku kan," terangnya.

Samukrah juga menyatakan, petani tembakau seakan dibayang-bayangi terjadinya krisis ekonomi karena terganggunya penghasilan dari penyerapan tembakau. Rancangan Permenkes dinilai memberikan sentimen negatif sejak diusulkan dan akan memperparah keadaan jika disahkan.

"Saran saya adalah lebih fokus pada pengawasan yang ditegakkan atas aturan yang sudah berlaku. Selama ini kami sudah melakukan dan menjalankan aturan yang memang ditetapkan," tandasnya.