Percepat Proses Aksesi Indonesia, Airlangga Hadiri Serangkaian Pertemuan dengan OECD
SinPo.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin Delegasi Republik Indonesia, untuk menghadiri serangkaian pertemuan dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam rangka mempercepat proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD.
Kunjungan tersebut menandai langkah strategis Pemerintah Indonesia dalam memperkuat integrasi ekonomi Indonesia dengan perekonomian global dan mempercepat upaya keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah (middle-income trap).
“Pertemuan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam melaksanakan reformasi struktural yang diperlukan agar sejalan dengan standar OECD," kata Airlangga, dalam keterangan persnya, Selasa, 4 Februari 2025.
"Pertemuan dengan Sekjen OECD diperlukan untuk membahas langkah lanjutan terkait proses aksesi Indonesia, terutama penyampaian Initial Memorandum Indonesia pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri pada Juni 2025,” imbuhnya.
Adapun proses aksesi Indonesia ke OECD melibatkan proses evaluasi yang mendalam terkait aspek tata kelola ekonomi dan tata kelola publik, serta kemampuan, kapasitas, dan engagement, dan juga peran di tataran regional dan global dari Indonesia terhadap ekonomi dunia.
“Saat ini Pemerintah Indonesia sedang dalam tahap merampungkan dokumen Initial Memorandum untuk menilai kesesuaian antara kebijakan, regulasi, dan standar Pemerintah Indonesia terhadap instrumen OECD,” ungkapnya.
Terlebih sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN dan satu-satunya negara Asia Tenggara yang tergabung dalam forum G20, Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian global.
Sehingga dengan mengadopsi standar kebijakan dari OECD, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saing nasional dalam berbagai sektor dan bidang, termasuk investasi, perdagangan, tata kelola ekonomi, dan kebijakan sosial.
“Pemerintah Indonesia optimis bahwa aksesi Indonesia ke OECD ini akan memberikan dampak positif yang luas, baik dalam peningkatan kualitas kebijakan ekonomi maupun dalam peningkatan kerja sama internasional yang lebih kuat,” tandasnya.
