Mentan Tegaskan Bahan Pokok di Operasi Pasar Tidak Boleh Dijual Kembali
SinPo.id - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa bahan pokok yang dijual dalam Operasi Pasar Pangan Murah hanya untuk konsumsi masyarakat, bukan untuk dijual kembali.
"Operasi pasar ini bertujuan untuk menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Jadi, pembelian harus sesuai kebutuhan, bukan untuk diperjualbelikan kembali," kata Mentan dalam peluncuran Operasi Pasar Pangan Murah di Kantor Pos Flora Jakarta, Senin 24 Februari 2025.
Operasi Pasar Pangan Murah untuk Stabilitas Harga Jelang Ramadan
Pemerintah menggelar Operasi Pasar Pangan Murah di 4.500 gerai PT Pos Indonesia untuk menekan harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2025. Selain itu, BUMN pangan seperti Perum Bulog, PT RNI, dan PTPN juga ikut berperan dalam menyuplai pasokan pangan dengan harga lebih rendah dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Mentan menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas pangan di Indonesia.
Sistem Pembelian dengan KTP untuk Cegah Penimbunan
Vice President PT Pos Indonesia, Jaka Sunara, menjelaskan bahwa mekanisme pembelian akan menggunakan sistem berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP untuk memastikan operasi pasar berjalan lancar dan tepat sasaran.
"Pembelian bahan pokok akan dibatasi satu kali per hari per KTP. Sistem ini dirancang agar tidak ada pembelian dalam jumlah besar yang berpotensi dijual kembali," kata Jaka.
Selain itu, ada batasan jumlah pembelian untuk setiap komoditas, sesuai petunjuk teknis Badan Pangan Nasional (Bapanas):
Minyakita: Maksimal 2 liter per konsumen
Bawang putih: Maksimal 1 kg
Daging kerbau: Maksimal 2 kg
Gula konsumsi: Maksimal 2 kg
Beras SPHP: Maksimal 2 pak (10 kg)
Operasi Pasar Berlangsung hingga 29 Maret 2025
Operasi Pasar Pangan Murah berlangsung dari 24 Februari hingga 29 Maret 2025, dengan tahap awal di 215 kantor pos di Pulau Jawa dan 110 kantor pos di luar Pulau Jawa. Ke depannya, operasi pasar ini akan diperluas hingga 4.500 gerai di seluruh Indonesia.
Selain PT Pos Indonesia, jaringan BUMN Pangan dan 88 Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian juga akan menjadi lokasi penyelenggaraan operasi pasar.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menekan harga bahan pokok dan mencegah spekulasi harga di pasaran, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pangan dengan harga yang lebih terjangkau menjelang Lebaran.
