BKPM Pastikan Bakal Atasi Premanisme Ormas yang Hambat Investasi

SinPo.id - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan mengundang stakeholder kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah daerah, untuk mencari solusi bersama, mengatasi permasalah aktivitas premanisme dari organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industri. Sebab, aksi premanisme oknum ormas telah membuat investasi yang mencapai ratusan triliun, batal masuk ke Indonesia. 

"Kalau ada permasalahan yang dihadapi oleh investor, misalnya menyampaikan ke kami, kami akan undang rapat dengan Kementerian/lembaga terkait, dengan pemerintah daerah, apa masalahnya," kata Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno di Jakarta, Senin, 10 Februari 2025. 

Menurut Riyatno, BKPM turut bertanggung jawab untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi investor. 

Karena, BKPM memang  bertugas untuk memfasilitasi investor, dari proses awal mengajukan penanaman modal hingga akhir pembuatan fasilitas produksi. Bahkan, termasuk jika investor mengalami hambatan dalam proses investasinya. 

"Ini memang tugas kami, tugas di Kementerian Investasi ini kan end to end, dari awal sampai akhir. Jadi kalau di tengah-tengah investasi ada masalah, kami akan carikan solusi," ucapnya. 

Sebelumnya, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mengaku mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri dampak dari premanisme ormas.  Dimana, premanisme ormas menyebabkan gangguan keamanan, dengan melakukan demonstrasi masuk ke kawasan industri. 

"Kalau dihitung semuanya, 'ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan t (triliun rupiah)," kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar. 

Sanny menjelaskan, dalam aksinya, biasanya ormas meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik. Dan, beberapa investor sudah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait premanisme ormas.

"Yang mereka pingin itu adalah supaya yang terkait dengan pabrik, selalu ya, dia kan butuh transportasi, catering atau apa, pingin beli ini, beli itu, mau bangun perluasan pabriknya atau apa, mereka itu minta diserahkan ke mereka," kata dia.