Pemprov DKI Bakal Diskusi Ulang dengan Pemerintah Pusat Soal Kuota Gas 3 Kg

SinPo.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekda, Suharini Eliawati mengungkapkan bahwa pihaknya akan kembali melakukan pembahasan dengan pemerintah pusat mengenai kuota gas LPG 3 kg yang masih belum mencukupi untuk wilayah Jakarta pada tahun 2025.

Suharini menjelaskan saat ini kuota gas LPG 3 kg di Jakarta masih mengalami kekurangan sebesar 5 persen. 

Menurut dia, hal ini menjadi perhatian serius Pemprov DKI, mengingat tingginya permintaan dan kebutuhan gas subsidi tersebut di ibu kota.

"Tadi disampaikan bahwa kita akan melakukan diskusi ulang dengan Pemerintah Pusat terkait kuota yang ada di DKI Jakarta," kata Suharini dalam keterangannya, Jumat, 7 Februari 2025.

"Selain itu, kami juga akan mengusulkan perubahan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET), karena saat ini HET di DKI Jakarta lebih rendah dibandingkan dengan daerah sekitar seperti Bogor, Depok, dan Bekasi," sambungnya. 

Pemprov DKI, kata dia, berharap diskusi ini dapat menghasilkan solusi yang tepat agar distribusi gas LPG 3 kg di Jakarta lebih merata dan kebutuhan warga dapat tercukupi tanpa ada kekurangan yang berkelanjutan. 

"Pemprov DKI juga menilai perlu adanya penyesuaian HET untuk memastikan keberlanjutan pasokan dan harga yang adil bagi masyarakat," tutur Suharini. 

Lebih jauh, Suharini berharap agar masalah kuota gas elpiji 3 kg dapat segera teratasi, sehingga masyarakat DKI Jakarta, khususnya yang membutuhkan, tidak lagi kesulitan dalam memperoleh barang kebutuhan pokok tersebut.