Kuasa Hukum: Petahana Diduga Lakukan Kecurangan Terstruktur di Pilkada Banggai 2024

SinPo.id - Pilkada Kabupaten Banggai 2024 yang seharusnya menjadi ajang demokrasi yang bersih dan adil, kini tengah menuai sorotan tajam. 

Kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai nomor urut 3, Zulharbi Amatahir mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh petahana yang juga Bupati terpilih, Amirudin. 

Menurut dia, selama proses Pilkada Banggai 2024 yang lalu, Amirudin diduga kuat melakukan tindakan yang mengarah kepada pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. 

"Kami mencurigai bahwa Amirudin telah memanfaatkan statusnya sebagai petahana untuk memenangkan kontestasi ini dengan cara yang tidak sah," ujar Zulharbi dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Minggu, 2 Februari 2025.

Zulharbi juga menyampaikan, salah satu dugaan pelanggaran yang paling mencolok dilakukan petahana ialah penggunaan anggaran daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Rekaman video yang beredar luas, Amirudin terlihat memberikan anggaran sebesar Rp 5 miliar di setiap kecamatan melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat," ungkap dia. 

Padahal, kata dia, anggaran tersebut seharusnya digunakan pada tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023. 

"Ini jelas merupakan manipulasi anggaran untuk kepentingan politik pribadi," kata Zulharbi. 

Selain itu, Zulharbi menyebut, ada juga rekaman memperlihatkan adanya dugaan kampanye ilegal di masjid, perayaan kemenangan di rumah pribadi Amirudin oleh ASN, dan bahkan dugaan pembagian uang kepada petugas KPU Kabupaten Banggai. 

"Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang kuat antara Amirudin dan penyelenggara pemilu, yang semakin memperburuk citra Pilkada Banggai 2024," imbuhnya. 

"Pilkada seharusnya menjadi momen bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang adil dan berintegritas. Namun, kami khawatir ini malah menjadi ajang manipulasi dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik," tandasnya.