Ketua DPR Minta Kasus Pemberhentian di Kemdiktisaintek Ditindaklanjuti Secara Transparan
SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kasus pemberhentian aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI segera diselesaikan. Penanganan kasus itu diminta ditindaklanjuti secara transparan.
"Kami dari DPR berharap semua hal yang terjadi di kementerian itu bisa ditindaklanjuti secara transparan di internal," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan pihaknya melalui Komisi X DPR RI akan ikut mencermati penyelesaian kasus pemberhentian ASN oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang berujung pada aksi protes pekerja di lingkungan tersebut.
"Apa pun yang akan dilakukan tentu saja itu ranah dari eksekutif, walaupun DPR akan mencermati dan menindaklanjutinya di komisi terkait," ujarnya.
Meski demikian, dia menyebut keputusan untuk mengevaluasi Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro buntut kasus tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
"Terkait apakah dievaluasi atau tidak itu prerogatif presiden," kata dia.
Sebelumnya, ratusan pegawai ASN dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menggelar aksi damai di depan kantor Kemdiktisaintek, Jakarta.
Aksi dilakukan dengan menyanyikan sejumlah lagu kebangsaan seperti Indonesia Raya dan Bagimu Negeri, teriakan yel-yel, serta pembentangan spanduk dan sejumlah karangan bunga.
Mereka memprotes pemberhentian secara mendadak kepada salah seorang pegawai Kemdiktisaintek bernama Neni Herlina, beberapa waktu yang lalu. Tak hanya itu, perlakuan yang tidak adil juga sebelumnya dibebankan kepada pegawai lain yang enggan disebutkan namanya.
