Luhut Ingatkan Pengkritik Program MBG, Jangan Sok Tahu
SinPo.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan agar tidak terburu-buru memberikan kritik terhadap program makan bergizi gratis (MBG). Karena, program ini baru dijalankan.
"Jangan cepat-cepat kritik, tunggu lihat dulu (program ini berjalan). Kita ini kadang-kadang sok tahu," kata Luhut di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2025.
Menurut Luhut, program MBG sangat membantu anak-anak yang tidak pernah mendapat makanan bergizi secara ideal.
"Kita lihat muka anak-anak yang makan itu, itu mereka mungkin banyak yang jarang makan ayam, makan telur, sekarang makan," ucapnya.
Program MBG ini, lanjut dia, selain menjadi pencegah stunting, juga membuat perputaran ekonomi di desa cukup besar. Hal ini dapat menekan kemiskinan.
Hitungan Luhut, perputaran ekonomi program MBG di satu desa bisa mencapai Rp8-Rp9 miliar per tahun.
Terlebih, rantai pasok bahan baku program MBG berasal dari produk lokal, dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
"Itu akan terjadi perputaran ekonomi nanti di desa. Itu harus beli ayam, beli telur, dan sebagainya (bahan baku MBG)," kata Luhut.
Sebelumnya, Lembaga Center of Economic and Law Studies (Celios) menyampaikan , sebanyak 46 persen masyarakat Indonesia khawatir penyaluran MBG tidak berjalan efisien. Sementara, empat dari sepuluh responden mengkhawatirkan potensi korupsi dalam pelaksanaannya.
Hal ini disampaikan peneliti Celios Bakhrul Fikri dalam konferensi pers peluncuran laporan bernama Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis, dikutip pada Sabtu, 4 Januari 2025.
Menurut Bakhrul, ketakutan masyarakat tersebut karena program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang mulai dilaksanakan pada Senin, 6 Januari 2025, dengan melibatkan banyak pihak. Baik penyedia bahan pangan, hingga pihak yang bertanggung jawab atas pengiriman ke sekolah-sekolah atau lokasi lain.
Dia menilai, tanpa pengawasan yang ketat, ada peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanipulasi proses pengadaan, seperti menaikkan harga atau menyelewengkan dana untuk keuntungan pribadi.
"Studi kami mengungkapkan bahwa 46 persen responden ternyata khawatir terhadap adanya penyaluran MBG yang tidak efisien," kata Bakhrul.
