Komisi II DPR: Kampanye Pilkada Harus Lebih Sederhana dan Dialogis

SinPo.id -  Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin merespons wacana yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Presiden Prabowo mengusulkan mekanisme ini sebagai solusi untuk menekan biaya politik yang sangat tinggi pada pelaksanaan ratusan pilkada di seluruh Indonesia.

Menanggapi usulan tersebut, Zulfikar menilai selain fokus pada model pemilu yang paling tepat, aktor politik juga harus melakukan perubahan untuk memperbaiki kualitas demokrasi.

“Yang berubah itu jangan hanya modelnya saja, tetapi juga aktor-aktornya. Partai politik, pasangan calon, dan pemilih juga harus berubah. Tugas kita adalah memberikan pendidikan politik,” ujar Zulfikar kepada Parlementaria, Senin (16/12/2024).

Menurutnya, pilkada langsung dapat tetap dilaksanakan, tetapi perlu dilakukan rekayasa sistem untuk menghindari dampak negatifnya. Beberapa langkah yang ia usulkan, antara lain optimalisasi Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) serta pembiayaan partai politik melalui APBN.

Zulfikar mengusulkan agar waktu pelaksanaan pemilu lokal dan pemilu nasional dipisahkan untuk meminimalkan kerumitan dan dampak negatif. Pemilu lokal, yang mencakup pilkada dan pemilihan DPRD tingkat kabupaten/kota, dapat dilakukan serentak. Setahun kemudian, giliran pemilu untuk DPRD provinsi dan gubernur.

“DPRD provinsi, kabupaten/kota, dan kepala daerah itu kan pemerintahan daerah, local government. Harus dipisah dari pemilu nasional yang mencakup DPR RI, DPD RI, presiden, dan wakil presiden,” jelas politisi Partai Golkar ini.

Zulfikar juga mengusulkan pembatasan dalam metode kampanye untuk mencegah praktik politik uang. Ia menyarankan agar kampanye lebih fokus pada dialog dan tatap muka, serta memanfaatkan media sosial dan platform daring lainnya.

“Kampanye akbar yang mengundang adanya politik uang harus dikurangi. Alat Peraga Kampanye (APK) juga tidak perlu berlebihan, cukup gunakan media online dan media sosial. Kalau perlu, negara menambah biaya kampanye untuk mendukung metode ini,” ujarnya.

Ia juga menyarankan pelarangan pemberian barang atau merchandise kepada pemilih. Menurutnya, kampanye harus menekankan program nyata sehingga dapat mendidik masyarakat untuk lebih memahami visi dan misi calon.

Dengan langkah-langkah tersebut, Zulfikar optimistis pemilu dapat berjalan lebih efisien, minim manipulasi, dan mendukung pendalaman demokrasi di Indonesia.