Prabowo dan LaNyalla Serukan Perubahan Sistem Politik demi Keadilan Bangsa
SinPo.id - Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan perubahan sistem pemilu di Indonesia yang dinilai terlalu mahal. Pernyataan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Senator asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. LaNyalla, yang juga Ketua DPD RI ke-5, menegaskan bahwa reformasi sistem politik ini penting untuk mengembalikan Indonesia pada cita-cita awal para pendiri bangsa.
Menurut LaNyalla, biaya politik yang tinggi telah menciptakan ketimpangan dan membuka ruang bagi praktik oligarki, di mana segelintir pihak dengan kekuatan ekonomi mendikte arah kebijakan negara. Ia mengutip buku Prabowo "Paradoks Indonesia" yang menyoroti angka gini rasio 0,36 sebagai indikasi ketimpangan berbahaya, yang berpotensi memicu konflik sosial dan mengancam stabilitas nasional.
LaNyalla juga menyoroti defisit APBN 2024 sebesar Rp400 triliun lebih, yang sebagian besar terkuras untuk pembiayaan pemilu, pembangunan IKN, dan program bantuan sosial. "Sistem politik yang mahal hanya akan melahirkan ketidakadilan, merusak kohesi bangsa, dan memicu perpecahan," ujarnya.
Sebagai solusi, LaNyalla mendukung gagasan untuk kembali ke sistem UUD 1945 asli, dengan melakukan addendum untuk menyempurnakan aturan tanpa mengganti sistem dasar. Ia menilai sistem monodualis yang dirumuskan para pendiri bangsa lebih sesuai dengan DNA rakyat Indonesia, yang mengedepankan semangat kolektivitas daripada individualisme.
Presiden Prabowo juga menegaskan perlunya perbaikan demokrasi saat menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar. Ia mengajak seluruh Ketua Umum Partai Politik untuk mendukung reformasi sistem politik demi mewujudkan demokrasi yang lebih adil dan terjangkau.
