PKB Ungkap Alasan Tingginya Angka Golput di Pilkada DKI
SinPo.id - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai ada faktor yang membuat tingginya angka golput dalam Pilkada Jakarta 2024. Salah satunya, karena kandidat yang menjadi calon kepala daerah tersebut tidak diminati warga Jakarta.
Adapun lembaga survei Charta Politika mencatat penurunan partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024 menjadi 58 persen, sementara Pilkada DKI 2017 berada di atas 70 persen. Dengan demikian, angka golput dalam Pilkada DKI Jakarta tahun ini mencapai 42 persen, meningkat dari 30 persen pada 2017.
"Orang DKI kan kelompok terpelajar, sebab itu angka golputnya pasti akan tinggi karena kandidat yang ada tidak diminati oleh warga DKI," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, 30 November 2024.
Menurut dia, dalam Pilkada Jakarta tahun ini para kandidat calon tidak diminati karena mereka maju dalam pilkada secara tidak alami atau tidak melalui proses dari bawah.
Sebab, kata dia, para calon tersebut cenderung menjadi kandidat dalam Pilkada Jakarta melalui berbagai saringan, baik secara formal maupun tidak formal.
"Ini yang kemudian bagi warga DKI pilihannya menjadi tidak menarik," ucapnya.
Dalam Pilkada Jakarta 2024, terdapat tiga pasangan calon yang maju untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur, yakni Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono, serta Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Sebelumnya, KPU Jakarta mengevaluasi capaian tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 yang diduga lebih rendah dibandingkan Pilpres serta Pileg 2024.
"Menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS (tempat pemungutan suara) agak renggang. Tapi, kami belum tahu angka pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk pilkada, memang biasanya cenderung lebih rendah dari pilpres," kata Ketua KPU DKI Wahyu Dinata dalam konferensi pers di Jakarta beberapa waktu lalu.
Wahyu mengatakan KPU di beberapa provinsi lain juga menemukan hal serupa, yakni tingkat partisipasi pemilih yang tidak terlalu bagus.
Menurut dia, melalui evaluasi nantinya diketahui penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Bisa jadi, karena program-program sosialisasi KPU DKI yang kurang baik diterima masyarakat, atau memang ada kondisi tertentu. Evaluasi juga dilakukan dalam rangka mencapai perbaikan untuk ke depannya.
