Kebijakan Satu Data BPS, DPR Tegaskan Pentingnya Penguatan Regulasi
SinPo.id - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan pentingnya penguatan regulasi bagi Badan Pusat Statistik (BPS) yang merupakan lembaga pengelola data nasional untuk memperkuat implementasi kebijakan satu data.
“Jangan sampai setiap kementerian atau lembaga memiliki versi data masing-masing. Kita butuh satu sumber data yang terintegrasi, dan BPS harus menjadi acuan utama," kata Cucun dalam keterangan persnya, Minggu 17 November 2024.
"Pak Prabowo sudah memberikan contoh bagus dengan menyatakan bahwa tidak ada yang boleh berbicara soal data kecuali BPS. Ini langkah yang harus kita apresiasi,” lanjutnya.
Menurutnya, undang-undang yang berkaitan dengan statistik harus segera direvisi agar dapat memberikan kewenangan lebih besar kepada BPS untuk memastikan semua data yang digunakan pemerintah memiliki keseragaman dan validitas tinggi.
Pasalnya, BPS memegang peranan penting sebagai pengelola data nasional yang kredibel. Dengan regulasi yang lebih kuat, BPS dapat memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan lebih baik, sehingga tidak ada tumpang tindih atau perbedaan data yang berpotensi menghambat pelaksanaan program-program pemerintah.
“Dengan satu data BPS, pemerintah akan memiliki dasar yang kokoh untuk merumuskan kebijakan. Ini akan membuat semua program menjadi lebih presisi dan tepat sasaran, terutama dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
