Menko Polkam: Polri Sudah Petakan Wilayah Rawan pada Pilkada 2024
SinPo.id - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan alias BG mengatakan, Polri sudah memetakan wilayah rawan atau membuat indeks kerawanan yang mungkin timbul saat pelaksanaan Pilkada serentak 2024, pada 27 November. Indeks tersebut sebagai upaya mengantisipasi situasi yang tidak kondusif.
"Ada beberapa indeks kerawanan yang sudah disampaikan oleh Polri, dan itu bisa menjadi pedoman," kata BG di TMP, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, 10 November 2024.
Namun, BG enggan mengungkapkan wilayah mana saja yang rawan pelaksanaan Pilkada dan lebih memilih untuk memantau lebih lanjut perkembangan dan informasi dari Polri.
"Mungkin kalau saya sampaikan, agak sensitif. Akan tetapi, kami sudah siap karena sudah dipetakan," ujarnya.
BG menegaskan, Pemerintah juga sudah membuat satuan kerja (desk) khusus untuk menangani pelaksanaan Pilkada 2024 dan berkoordinasi dengan KPU RI, serta pemangku kepentingan.
Bagi BG, pemetaan ini penting sebagai upaya mengantisipasi situasi yang tidak kondusif, serta membantu menyukseskan pelaksanaan Pilkada di setiap wilayah.
"Kami sudah membentuk desk pilkada. Semua sudah siap mengantisipasi daerah atau titik-titik rawan atau yang sangat rawan tentunya, dan itu juga belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya," kata dia.
Sebagai informasi, pada 27 November 2024, masyarakat secara serentak akan melakukan pemungutan suara untuk memilih calon pemimpin di setiap kabupaten, kota, dan provinsi.
Setelah itu, KPU daerah masing-masing akan melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi suara hingga pertengahan Desember 2024.
Pascapenetapan pemenang pilkada oleh KPU, proses masih terus berlanjut dengan diberikan waktu penyelesaian sengketa pemilihan, hingga akhirnya pelantikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih pada tanggal 7 Februari 2025.
Sementara itu, pelantikan pasangan calon bupati/wakil bupati terpilih dan pasangan wali kota/wakil wali kota terpilih dijadwalkan pada tanggal 10 Februari 2025.
