DKPP Optimis Pelanggaran Kode Etik di Pilkada 2024 Lebih Sedikit dari Pemilu
SinPo.id - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menyatakan optimistis jika pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pada Pilkada Serentak 2024 akan lebih sedikit dibandingkan Pemilu 2024.
Ketua DKPP RI, Heddy Lugito mengatakan, pihaknya selalu mengingatkan penyelenggara pemilu di daerah untuk menjaga integritas dan profesionalisme mereka.
"Karena kami selalu mewanti-wanti, mengingatkan teman-teman di daerah agar tetap menjaga etik dan integritas mereka sehingga pada Pilkada nanti tidak banyak pengaduan," kata Heddy kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 8 November 2024.
Menurut dia, saat ini DKPP tengah fokus menangani pelanggaran KEPP yang terjadi selama Pemilu 2024. Setelah penyelesaian Pemilu 2024, kata dia, DKPP baru akan menangani perkara pelanggaran KEPP yang muncul selama Pilkada 2024.
"Mungkin perkara-perkara Pilkada baru bisa disidangkan tahun depan. Tahun depan kalau bisa. Sekarang menuntaskan pemilu yang belum selesai," ungkap dia.
Sebelumnya, DKPP mengungkapkan adanya lonjakan jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada 2024.
Hingga awal November 2024, DKPP menerima sebanyak 581 aduan, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat hanya 325 aduan.
Sekretaris DKPP, David Yama menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi penyelenggara pemilu wilayah II di Grand Sahid, Jakarta, Selasa, 5 November 2024.
Menurut dia, jumlah aduan yang masuk selama periode Januari hingga November 2024 meningkat dua kali lipat, mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan pemilu.
"Angka 581 ini terbilang fantastis, dua kali lipat dari tahun lalu yang hanya 325. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu," kata David.
