DPRD DKI Minta Realisasi Sekolah Swasta Gratis Tanpa Hapus KJP Plus
SinPo.id - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin, mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) DKI, dalam merealisasikan program sekolah swasta gratis, tanpa harus menghapus program bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
Thamrin memastikan, akan memperjuangkan kedua program tersebut dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) pekan depan, saat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2025.
"Anggaran bisa dikonsultasikan di Banggar nanti," kata Thamrin di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.
Thamrin menilai, kedua program itu harus diprioritaskan dan bisa memanfaatkan anggaran dari penyesuaian alokasi belanja atas penambahan pendapatan transfer sebesar Rp6,8 triliun.
"Ada tambahan enam triliun, paling tidak bisa mendapatkan atensi dari eksekutif supaya bisa menjalankan MoU itu (program sekolah gratis)," kata Thamrin.
Menurut Thamrin, program KJP Plus masih diperlukan anak-anak Jakarta untuk menunjang kebutuhan pendidikan. Seperti biaya transportasi, membeli perlengkapan sekolah, dan kebutuhan gizi.
"Kalau sekolah gratis diterapkan, KJP untuk anak sekolah ditinggalkan, justru kita pincang," kata Thamrin.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto alias Tina Toon menambahkan, dengan APBD yang diperkirakan mencapai Rp91,1 triliun, masih mampu mempertahankan bantuan sosial KJP Plus sekaligus merealisasikan program sekolah swasta gratis.
"Jangan satu program baru mensejahterahkan tapi program lama dimatikan," kata Tina Toon, pelantun lagu Bolo-Bolo ini.
Adapun Plt Kadisdik DKI Purwosusilo mengatakan, pihaknya sedang mengkaji dan mendata sekolah swasta yang mau bergabung dalam program sekolah swasta gratis.
"Sasarannya sekolah mana saja, kriterianya apa, itu masuk dalam kajian," kata Purwo.
Purwo mengaku telah membuat simulasi bantuan untuk menunjang keperluan sekolah, seperti biaya seragam dan sepatu.
"Konsep sekolah gratis, sekolahnya tidak bayar, kebutuhan dasarnya difasilitasi. Cuma namanya bukan KJP, biaya untuk baju seragam, sepatu, kami sudah buat simulasinya," kata Purwo.
