Kementerian HAM Minta Anggaran Rp20 Triliun, DPR: Dibahas Tahun Depan
SinPo.id - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, merespons pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta meminta anggaran kementeriannya dirombak, dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun.
Ia menegaskan, pembahasan terkait anggaran tersebut akan dilakukan tahun depan sekitar bulan April atau bulan Mei, yang nantinya akan masuk untuk anggaran 2025-2026.
"Kalau anggaran 2024 untuk anggaran 2025 kan sudah selesai dibahas kemarin. Jadi pembahasannya nanti akan dibahas di tahun 2025 dimulai sekitar bulan April," kata Adies, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024.
"Nah nanti rekan-rekan di Komisi XIII pasti akan melihat apa saja yang dibutuhkan, dari Rp60 miliar itu sampai ke Rp20 triliun. Nah ini nanti akan dilihat apakah visibel atau tidak. Kalau visibel tentu akan disetujui," imbuhnya.
Kemudian, kata Adies, jumlah anggaran yang diajukan tersebut akan ditelaah oleh Kementerian Keuangan, untuk melihat kemampuan anggaran dalam mendanai kementerian tersebut.
"Karena banyak juga kementerian-kementerian baru tentunya membutuhkan anggaran. Kementerian lama saja kemarin anggarannya kan masih ada yang kurang, ada minta penambahan. Belum lagi ada kementerian baru," tuturnya.
Sebelumnya, menteri HAM meminta penambahan anggaran sebesar Rp20 triliun agar pembangunan HAM dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal itu sampaikan dalam pidato penyambutan di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024.
"Kenapa presiden mau bikin kementerian HAM. Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi, rombak itu anggaran. Rombak itu, dari 20 triliun cuma 40 miliar nggak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sekian dan terima kasih," katanya.
